Sumber berita: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Industri Minta Pembahasan Dihentikan

JAKARTA - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta ke- padaDPRuntukmenghentikan pembahasan RUU Pertem- bakauan. Pasalnya, jika RUU tersebut dijadikan undang- undang, maka akan membuat industri rokok makin terpuruk.

Ketua Umum GAPPRI Ismanu Sumiran mengatakan pembahasan RUU Pertembakauan harus dihentikan. Jika terpaksa dilanjutkan, dia meminta agar pembahasan dimulai dari awal. “Kembali dari titik nol agar benar-benar memayungi secara adil juga objektif. Mari kita bahas bersama agar tidak terjadi kebijakan yang sporadis,” ujar Ismanu di Jakarta, kemarin.

Menurut Ismanu, pembahasan RUU Pertembakauan terlalu cepat. Jika dipaksakan menjadi undang-undang, dia

khawatir industri rokok akan semakin terpuruk.

“Waktunya tidak cukup karena dinamikanya terlalu cepat, begitujuga dinamika politiknya. Ketika dalam kondisi sepertiinidikeluarkankebijak- annya, pasti tidak bagus. Akan adayangberkepentingan,” kata Ismanu.

Ismanu menj elaskan, butuh waktu untuk menata stok tembakau nasional. Pertama, Ismanu meminta kepada DPR dan pemerintah agar memberikan waktu 3-4 tahun untuk menata stok tembakau nasional. Kedua, dia ingin budi daya perkebunan tembakau dikembalikan. “Ketiga, regulasi pemerintah yang tidak produktif harus diluruskan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) Abdul Latif Mustofa menegas

kan, RUUtersebutberbenturan dengan undang-undang lainnya. “Pertimbangan untuk menolak RUU Pertembakauan karena hampir semua pasalnya terkait produksi, distribusi, promosi, harga, cukai, dan pemasaran, sudah diatur dalam undang-undang lain. Jadi, ada tumpang tindih pada poin pasal-pasalnya,” katanya.

Menurut Abdul, RUU Pertembakauan ini merupakan peralihan wujud dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/2015 Tentang Peta Jalan Industri HasilTembakau 2015 sampai dengan 2021. “RUU ini mengacu pada per- menperin yang posisinya di bawah undang-undang. Tapi kini dikuatkan hingga menjadi RUU, ini sudah menyalahi yuridis ekonomi,” ujarnya.

Pada 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan

Nomor 16P/HUM/2016 mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Permenperin 63/2015. MA menilai beleid tersebut bertentangan dengan lima peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu UU No- mor36/2009TentangKesehatan dan UU Nomor39/199 Tentang HakAsasi Manusia.

Berdasarkan data Kemen- terian Perindustrian, jumlah produksi tembakau secara nasional hanya mencapai kisaran 190.000-200.000 ton per tahun. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan industri, yakni 320.000-330.000 ton per tahun.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pembudi belum lama ini menyatakan ada 15 aturan yang beririsan dengan RUU Pertembakauan.

rakhmat baihaqi

menu
menu