Sumber berita: KOMPAS, NO 328 THN 53, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS, NO 328 THN 53, SENIN 4 JUNI 2018

Isian Zakat Tidak Wajib

JAKARTA, KOMPAS - Beberapa hari ini unggahan surat edaran berkepala surat Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan ditandatangangi Lurah Ci- landak Barat Agus Gunawan ramai dibicarakan publik. Surat edaran'Lurah Cilandak Barat No 341/-1.856.1 tanggal 24 Mei 2018 itu antara lain berisi setiap RT diminta menggerakkan warga mengisi map gerakan amal Ramadhan dengan besaran Rp 1 juta per RT dengan denda Rp 1 juta jika map GAR itu hilang.

Surat edaran itu, sesuai penjelasan di dalamnya, menindaklanjuti Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1439 H.

Agus Gunawan, Lurah Cilandak Barat, yang ditemui di Kantor Kelurahan Cilandak Barat, Minggu (3/6/2<jl8), menjelaskan, kelurahan membuat surat edaran pengumpulan zakat kepada 144 RT di wilayahnya Meski ada besaran yang dicantumkan, tidak ada paksaan kepada warga. Denda yang dicantumkan lebih kepada upaya proteksi agar map gerakan amal Ramadhan (GAR) tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Sri Mulyantini, Ketua RT 008 RW 010 Kelurahan Cilandak Barat, menjelaskan, surat edaran untuk pengumpulan zakat tersebut setiap tahun selalu ada. Ia juga selalu berupaya mengisi surat edaran itu.

’’Kami di RT 008 awalnya punya satu warga kaya yang selalu mendukung surat edaran itu, tapi sekarang warga mampu itu sudah pindah. Jadi tahun ini, karena tidak mau membebani warga, saya memakai cara setiap ada warga yang meminta
surat pengantar RT, saya menyodorkan map GAR itu. Kalau berkenan silakan, tidak juga tidak apa-apa,” ujar Tini, panggilan Sri Mulyantini.

Tentang besaran isian zakat, Tini mengaku cukup kaget. ’’Target tahun lalu Rp 500.000. Selama 12 tahun saya menjadi RT, baru tahun ini target zakatnya Rp 1 juta,” ujar Tini.

Lurah Joglo, dengan berdasarkan Surat Imbauan Wali Kota Jakarta Barat Nomor 1452/-1.856.1 tanggal 30 Mei 2018, juga menetapkan target zakat minimal yang dikumpulkan setiap RT Rp 1 juta. Wal- man Debataraja, Lurah Joglo, menjelaskan, ia membuat surat edaran berdasar surat imbauan dari Wali Kota Jakarta Barat.

Dalam surat imbauan yang ditandatangani Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi itu dengan jelas disebutkan target potensi isian map GAR 2018 adalah minimal Rp 1 juta.

Camat Tambora, Jakarta Barat, Djaharudin memaklumi hadirnya surat edaran ini karena Bazis membutuhkan banyak dana. Dalam situs resmi Bazis DKI secara umum disebutkan, dana yang terkumpul disalurkan untuk biaya pendidikan masyarakat tidak mampu, meringankan beban hidup kaum duafa (tidak mampu), dan renovasi tempat ibadah.

’’Tapi, ya, jangan target,” kata Djaharudin. Meski mengeluh, ia tetap akan patuh pada atasan.

Dicabut

Lantaran surat pertama menimbulkan banyak kesalahpahaman dan tersebar luas, per Sabtu (2/6/2018) Agus Gunawan merevisi surat edarannya. Dalam surat baru kepada 144

 

RT di' Cilandak Barat, angka target minimal Rp 1 juta dan denda Rp 1 juta dihapus.

Dalam surat yang baru, Agus menjelaskan, surat tersebut merupakan imbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan zakat guna memenuhi target zakat, infak, sedekah (ZIS) yang tahun ini untuk Cilandak Barat ditetapkan bisa terkumpul Rp 138 juta ’’Tahun lalu dengan target ZIS Rp 138 juta, kami mampu membayar Rp 200 juta,” ujar Agus.

Program rutin

Arifin, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, menjelaskan, program map GAR itu bagian dari program pembayaran ZIS sepanjang tahun. Imbauan pembayaran zakat itu dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) DKI Jakarta yang kemudian diteruskan ke setiap Bazis kota.

Di Bazis kota, besaran zakat tiap kelurahan ditetapkan berbeda berdasarkan potensi ekonomi tiap wilayah.

Zahrul Wildan, Ketua Bazis DKI Jakarta, menjelaskan, setiap Ramadhan, Bazis meminta Gubernur DKI menerbitkan surat seruan membayar zakat. Surat lalu didistribusikan ke setiap wilayah di Jakarta Namun, ia tidak pernah menetapkan besaran zakat tertentu. ’’Zakat ini seikhlasnya,” kata Wildan.

Map GAR itu, kata Wildan, adalah program setiap tahun. Sebelum ke wilayah, zakat ditujukan kepada para PNS yang mau membayar zakat sebesar 2,5 persen dari tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima. ’’Kalau tidak mau, kami tidak memaksa,” ujarnya

(WIN/HLN)

menu
menu