Sumber berita: KOMPAS, NO 038 THN SABTU 04 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS | Menkopolhukam, Wiranto saat memberikan keterangan terkait wacana pembuatan portal pemantau perkembangan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat, di Gedung Utama Kemenkopolhukam, Senin (16/7/2018).

Jaga Persatuan di Atas Kontestasi Politik

Menko Polhukam Wiranto mengingatkan semua pihak menahan diri dan jaga persatuan menjelang Pemilu 2019.Isu populisme harus di antisipasi.

Jakarta, Kompas- Memanasnya kondisi sosial politik menjelang Pemilihan Umum 2019 dinilai masih dalam taraf kewajaran. Meski demikian, semua pihak diharapkan dapat terus menahan diri agar persatuan bangsa tetap terjaga di atas kontestasi.

Saat memberi keterangan pers, Jumat (3/8/2018) di Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan wajar jika suhu politik mulai memanas dalam proses politik Pemilu 2019. “Tapi jangan sampai mendidih dan jadi negatif untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Wiranto.

Selama ini, tambah Wiranto, pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang kerap diselenggarakan di Indonesia berlangsung aman dan demokratis sehingga mendapat apresiasi dunia. Oleh karena itu, Pemilu 2019 diharapkan sama dan berkualitas. Berbagai pihak, termasuk partai politik diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai hukum dan aturan.

Menurut Wiranto, ada indikasi pihak-pihak tertentu berusaha menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) menjelang kontestasi pemilu. Namun, diharapkan, isu ini tidak digunakan karena pada prinsipnya, pemilu merupakan ajang kontestasi untuk memilih pemimpin terbaik. Untuk itu, yang perlu diadu adalah kualitas dan kompetensinya.

“(Kontestasi) Yang berjalan bukan adu fitnah dan bukan adu saling menjelek-jelekkan (pihak lain), juga bukan adu untuk membongkar aib seseorang atau adu otot atau adu kebohongan serta adu ujaran kebencian satu dengan lainnya,” kata Wiranto.

Sementara, dalam rilis survei nasional “Menyongsong Pendaftaran Capres-Cawapres 2019”, di tempat yang terpisah, di Jakarta, Chief Research Officer Alvara Research Center Harry Nugroho menyatakan, calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang, perlu mengantisipasi tiga hal, yakni populisme agama, pemilih muda atau milenial, dan persoalan ekonomi.

Bahkan, pemilihan calon wapres sebagai pendamping calon presiden pun dinilai juga akan menjadi kunci yang dapat memenuhi tiga isu krusial tersebut, selain juga akan menggenjot elektabilitas pasangan capres dan cawapres tersebut.

Antisipasi isu populisme

Menurut Harry, persepsi publik kini sudah tak lagi ada dan terdikotomi antara pemimpin dari kalangan militer ataupun sipil. Padahal, pada Pilpres 2014 lalu, dikotomi itu sangat kental terasa saat Prabowo Subianto dari kalangan militer melawan Joko Widodo dari kalangan sipil. “Yang akan sangat memengaruhi kontestasi Pilpres 2019 adalah isu populisme agama, pemilih milenial, dan ekonomi. Jadi, masing-masing kandidat perlu hati-hati memilih cawapres agar bisa menjawab tiga isu tersebut,” ujarnya.

Dari survei tersebut, tambah Harry, Jokowi sebagai calon petahana masih memiliki pekerjaan rumah dalam isu ekonomi. Meskipun tingkat kepuasan koresponden 75,6 persen, koresponden masih menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum optimal memberi kesejahteraan tenaga kerja, kemudahan kerja, dan atasi kemiskinan. “Jokowi harus bisa mengantisipasi kelemahan itu agar tak jadi peluang lawannya yang lebih mengedepankan isu kesejahteraan masyarakat,” kata Harry.

Sebaliknya, kandidat presiden lawannya yang terkuat dinilai Harry adalah Prabowo Subianto. Berdasarkan survei Alvara di dua periode sebelumnya yakni Februari dan Mei 2018, elektabilitas Prabowo kian meningkat. Elektabilitas Prabowo meningkat dari 26,5 persen pada Februari menjadi 27,2 persen pada Mei. Angka itu meningkat pada survei Juli, yakni 32,2 persen. “Kenaikan elektabilitas cukup besar ada di Prabowo. Persaingan elektabilitas akan semakin ketat antara Jokowi dan Prabowo. Pak Jokowi harus antisipasi itu,” katanya.

Seusai bertemu mantan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie di kediamannya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Ailangga Hartato menyatakan, Habibie mengapresiasi dukungan Partai Golkar kepada Joko Widodo sebagai capres 2019. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi-Kalla perlu dilanjutkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terkait hal itu, Airlangga menambahkan bahwa Partai Golkar telah menyusun garis besar haluan negara dan daerah sebagai instrumen perencanaan pembangunan dalam jangka 10 tahun hingga 2045. Pembangunan akan dipecah dalam setiap dekade. (Kristian Oka Prasetyadi)

menu
menu