Sumber berita: KOMPAS, NO 034 THN 54, SELASA 31 JULI 2018

Sumber foto: Suara Merdeka.com

Jaminan Sosial Disosialisasikan

Masih banyak calon pekerja migran yang belum memahami program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus pekerja migran. Padahal, jaminan ini ada sejak 1 Agustus 2017.

JAKARTA, KOMPAS - Sejak diberlakukan pada 1 Agustus 2017, baru 333.306 tenaga keija menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus pe- kerja migran. Sosialiasi kepesertaan dan manfaatnya perlu dilakukan lebih gencar.

Pemberlakuan jaminan sosial ketenagakeijaan khusus buruh migran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Sebelum ada jaminan sosial khusus, buruh migran Indonesia memperoleh perlindungan risiko asuransi dari tiga konsorsium swasta, yakni Jasindo, Astindo, dan Mitra TKI.

Melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, pekeija migran Indonesia wajib mengikuti jaminan kecelakaan keija (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Adapun kepesertaan jaminan hari tua (JHT) bersifat pilihan.

Direktur Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia (BNP2TKI) Teguh Hendro, Senin (30/7/2018), di Jakarta, menceritakan, masih banyak calon pekeija migran yang belum memahami program jaminan sosial tersebut. Adapun dari sisi pendaftaran kepesertaan, Teguh berpendapat, sistem registrasi dalam jaringan perlu diperluas. Sebab, cara daring akan memudahkan pekeija dan perusahaan penempatan.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo juga menekankan agar sosialisasi dilakukan lebih masif, terutama bagi pekeija migran Indonesia yang sudah bekeija di luar negeri. ’’Banyak pekeija migran yang sudah bekeija di negara penempatan masih menggunakan asuransi konsorsium swasta. Mereka tentunya harus mengikuti ketentuan baru,” katanya.

Sesuai data BNP2TKI, pada Januari-Juni 2016 ada 119.345 TKI yang ditempatkan. Pada periode yang sama di 2017, jumlah penempatan bertambah menjadi 122.738 orang, yang meningkat menjadi 128.544 orang pada Januari-Juni 2018.

Sementara itu, Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnuwardhani berpendapat, dalam Permenaker No 7/2017 ada beberapa substansi peraturan yang kurang pas dengan situasi sesungguhnya Ia mencontohkan, manfaat JKK bagi pekeija migran Indonesia hanya bisa diperoleh ketika pekeija mengalami cacat anatomi, seperti patah tulang.

Konstruksi
Tenaga keija konstruksi bersertifikat perlu terus ditambah agar bisa bersaing di pasar konstruksi. Selain menggunakan anggaran pemerintah, keija sama antara instansi pemerintah maupun dengan swasta akan mempercepat proses sertifikasi itu.

’’Pekeijaan konstruksi tidak pernah selesai, tetapi kita masih kekurangan tenaga terampil semisal harus keija 3 sif. Kalau buruh, banyak,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin dalam Pelatihan Konstruksi Bidang Bangunan Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Senin (30/7), di Jakarta.

Saat ini, terdapat 8,1 juta tenaga keija konstruksi. Dari jumlah itu, yang bersertifikat, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, sekitar 720.000 orang. (MED/NAD)

menu
menu