Sumber berita: KOMPAS. N0 55 THN-54 KAMIS 23 AGUSTUS 2018

Sumber foto: PressReader

Jangan Abaikan Tata Kelola

Pemerintah menambah kuota ekspor batubara 100 juta ton tahun ini untuk menambah devisa. Namun, masih ada beberapa masalah tata kelola pertambangan, khususnya batubara.

JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemerintah membuka kuota ekspor batubara tambahan sebanyak 100 juta ton tahun ini mendapat sorotan sejumlah pihak. Kebijakan itu hendaknya tetap memperhatikan tata kelola yang akun- tabel dan praktik penambangan yang tepat.

Pemerintah berharap ada tambahan devisa 1,5 miliar dollar AS dari penambahan kuota ekspor tersebut. Penambahan kuota ekspor batubara merupakan salah satu langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya menambah devisa sekaligus mengurangi defisit transaksi berjalan.

Produksi hatubara tahun ini ditargetkan 485 juta ton, sedangkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan- domestik mencapai 114 juta ton. Artinya, akan ada 371 juta ton batubara yang diekspor dan membengkak menjadi 471 juta ton apabila ditambahkan dengan kebijakan baru tersebut.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan, kebijakan pemerintah menambah kuota ekspor batubara untuk meningkatkan perolehan devisa adalah sah-sah saja. Namun, kebijakan itu tidak bisa direalisasikan secara serta-merta. Akan ada kendala dalam hal ketersediaan alat tambang, mobilisasi peralatan, serta persiapan penambangan. Butuh waktu 2-3 bulan untuk menambah produksi batubara sebanyak itu.

’’Selain itu, penambahan kuota ekspor batubara sebaiknya tetap memperhatikan praktik penambangan yang baik dan benar sehingga perencanaan penambangan dan produksi pada masa mendatang tidak terganggu,” kata Irwandy saat dihubungi, Rabu (22/8/2018) di Jakarta.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, dari kuota tambahan 100 juta ton tersebut, pemerintah telah menandatangani persetujuan tambahan sebanyak 25 juta ton.

’’Persetujuan itu sudah ditandatangani Menteri ESDM. Harga batubara saat ini tepat untuk meningkatkan perolehan devisa,” ujar Agung.

Untuk bulan ini, harga batubara acuan yang ditetapkan pemerintah adalah 107,83 dollar AS per ton. Harga itu naik dibandingkan acuan untuk Juli 2018 yang ditetapkan sebesar 104,65 dollar AS per ton. Tingginya permintaan di tengah • penahanan produksi negara produsen utama, seperti China, membuat harga batubara merangkak naik menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Tata kelola
Peneliti pada Publish What You Pay Indonesia, Rizky Ananda Wulan, mengatakan, masih ada sejumlah masalah dalam hal tata kelola pertambangan, khususnya batubara Masalah tersebut antara lain ratusan izin usaha pertambangan (IUP) belum berstatus bersih tanpa masalah (clear and clean/CNC); piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 4,5 triliun per Juli 2018; serta 212.000 hektar lahan konsesi batubara terletak di kawasan hutan konservasi.

’’Upaya pemerintah menggenjot produksi dan ekspor untuk menaikkan penerimaan negara tanpa dibarengi dengan sistem pengawasan ataupun penegakan hukum akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Rizky.

Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Article 33 Indonesia, terdapat perbedaan data pencatatan antarinstansi pemerintah, seperti Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perdagangan, terkait data ekspor. Data itu kemudian dibandingkan dengan data dari negara pengimpor batubara asal Indonesia Dalam kurun 10 tahun terakhir, terdapat selisih volume 432 juta ton batubara yang seharusnya masuk ke dalam penerimaan negara senilai Rp 10,9 triliun sampai Rp 23,7 triliun.

Pemerintah menyusun rencana jangka pendek dan mene- ngah-panjang untuk memperlambat impor migas. Selain memperbaiki defisit transaksi berjalan, impor migas dikendalikan untuk menghemat devisa. Rencana jangka pendek yang direalisasikan tahun ini adalah pemberlakuan mandatori biodiesel 20 persen dan menambah kuota produksi batubara. Rencana jangka menengah-panjangnya, optimalisasi, dan pembangunan kilang. (APO)

 

menu
menu