Sumber berita: KOMPAS, NO 027 THN 54, SELASA 24 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (kanan) memberikan penjelasan terkait penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen di Gedung Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Jual-Beli Fasilitas Didalami

Menyusul penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, KPK mengembangkan pengusutan kasus jual beli fasilitas untuk narapidana di lapas lainnya.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus jual-beli fasilitas antara pengelola dan terpidana di lembaga pemasyarakatan kasus korupsi, seperti ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan lapas lain. Ada indikasi praktik serupa dilakukan secara masif oleh kepala lapas dan narapidana korupsi lain.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018), mengatakan, selain Lapas Sukamiskin, KPK juga mendalami kondisi lapas lain.

Untuk itu, KPK memeriksa beberapa saksi lain untuk mencari indikasi praktik serupa Menurut Agus, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen di antaranya untuk memperbaiki dan membersihkan tata kelola lapas yang diduga sama semrawutnya di berbagai lapas. "Kami sedang kembangkan dan dalami. Terkait tempat lain, kalau soal pengelolaan (lapas), saya kira prinsipnya sama,” kata Agus.

KPK juga mendalami kemungkinan narapidana lain tersangkut kasus jual-beli fasilitas di lapas tersebut. ’’Indikasinya memang begitu (ada narapidana lain). Kenapa bisa ketemu uang di salah satu tempat tersangka, itu kan karena uang dari napi yang lain. Nah, apakah yang bersangkutan perantara atau menerima, itulah yang didalami,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Sabtu pekan lalu, KPK menangkap dan menetapkan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen bersama anggota stafnya, Hendry Saputra, sebagai tersangka Wahid diduga menerima suap Rp 47,7 juta, 410 dollar Amerika Serikat, serta dua mobil, yakni Mitsubishi Triton dan Mitsubishi Pajero (Kompas, 22/7/2018).

Kemarin, kasus operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin jadi salah satu topik saat rapat antara KPK dan Komisi III DPR Saat pemaparan, komisioner KPK, Laode M Syarif, mengatakan, KPK pernah mengkaji sejak 2008 soal tata kelola lapas. ’’Namun, rekomendasi kami belum dijalankan utuh,” ujarnya

Dari hasil temuan KPK ada banyak persoalan mengemuka seperti tak adanya kode etik yang ketat bagi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Ke- menterian Hukum dan HAM dalam mengelola lapas, terbatasnya jumlah petugas, jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas hingga 150 persen, serta lemahnya pengawasan internal Ke- menkumham.

Salah satu yang jadi catatan adalah ketidakjelasan pihak berwenang dalam pengelolaan lapas di Kemenkumham. Laode mengungkapkan, selama ini bukan Ditjen PAS Kemenkumham yang berwenang menempatkan petugas lapas dan mengatur tata kelola lapas, tetapi justru Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham yang lebih berkuasa Laode meminta Komisi III DPR mendalami hal itu dalam RDP dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

”Ada dualisme pengurusan lapas. Dalam hal mengurus lapas, bukan dirjen (Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami) yang paling berkuasa, tetapi sekjen. Ditjen hanya mengurus teknisnya, tetapi untuk penempatan orang-orang diatur sekjen. Sampai ada kasus ditjen yang sebelumnya mengundurkan diri,” kata Laode.

Terkait hal itu, DPR berencana memanggil Menkumham pekan ini untuk membahas praktik jual-beli fasilitas di lapas. Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta Komisi III mendorong Kemenkumham segera mengusut tuntas dan menyeluruh sistem pengelolaan lapas di seluruh Indonesia untuk mencegah kasus lain teijadi.

Salah satu yang menurut Bambang perlu dipeijelas adalah evaluasi rasio jumlah sipir terhadap napi yang diawasi serta upaya memperketat pengawasan terhadap sistem pengelolaan lapas.

LHKPN rendah Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tingkat kepatuhan kepala lapas dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih rendah. Akibatnya, pencegahan tindak pidana korupsi terhambat. Oleh karena itu, evaluasi dan revitalisasi yang dijanjikan Kemenkumham perlu dijalankan. Pasca-OTT Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen, terungkap bahwa Wahid terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada Maret 2015. Adapun kekayaannya berjumlah Rp 600juta dan 2.752 dollar AS. (AGE/E03)

menu
menu