Sumber berita: KOMPAS. N0 48 THN-54 SELASA 14 AGUSTUS 2018

Sumber foto: PressReader.com

Kalla Jelaskan Diskresi Menteri

PK JERO WACIK

 

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menjadi saksi' meringankan bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada era Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, Jero Wacik. Namun, keterangannya dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Jero kali ini tak berbeda dengan penjelasannya saat jadi saksi dalam sidang pokok perkara Jero pada 2016.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kalla kembali menjelaskan mengenai dana operasional menteri (DOM) yang dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. ’Ya, memang, DOM diperuntukkan untuk kepentingan operasi menteri. Namun, menteri juga pribadi yang harus dijaga kepentingannya Contohnya untuk hidup sehat, menteri perlu olahraga ke dokter, bahkan entertain kawan-kawannya agar dapat berpartisipasi dalam tugas kementerian,” kata Kalla, Senin (13/8/2018).

Mahkamah Agung sebelumnya memperberat hukuman Jero dari 4 tahun jadi 8 tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak. Jero juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Bahkan, dia mendapat hukuman tambahan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 5,07 miliar subsider 2 tahun penjara Jero Wacik dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Dalam kesaksiannya, Kalla juga menyinggung soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran DOM/Pimpinan Lembaga. Dalam aturan itu, penggunaan DOM fleksibel dan didasarkan atas pertimbangan diskresi menteri, kepatutan, dan kewajaran. Terlebih lagi, DOM ditujukan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan khusus merujuk-aturan tersebut.

Dalam Permenkeu No 268/2014, pemberian DOM pun ditetapkan sebanyak 80 persen lumsum secara bulat kepada menteri. Sebanyak 20 persennya lagi dana lebih fleksibel.

Pertanggungjawaban juga tetap harus dilakukan dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah. Pertanggungjawaban tersebut disusun lewat bantuan bendahara pengeluaran pembantu yang ditunjuk di instansi tersebut.

Jaksa Yadyn pun kembali menegaskan soal diskresi yang disebut Kalla meski persoalan diskresi ini pernah dibahas dalam sidang pokok perkara Hakim hingga tingkat kasasi bahkan sepakat Jero Wacik melanggar aturan dengan meminta DOM dicairkan langsung kepada dirinya dan dana Rp 8,4 miliar tak digunakan sesuai fungsi. ’’Terkait pemberian diskresi, bagaimana batas penggunaannya?” kata Yadyn.

Kalla menjawab, ’’Diskresi itu untuk kebijakan apa saja selama digunakan yang bersangkutan sah.”

Namun, Jaksa Yadyn mencecar, ”Di luar konteks penggunaan Pak Jero, misalnya untuk kepentingan keluarga, apakah diskresi bisa digunakan?”

Kalla kemudian menjawab, ’’Menteri juga manusia biasa. Untuk menjalankan tugasnya, menteri harus sehat. Atau hubungan-hubungan relasi tidak lepas dari diskresi seorang menteri.”

Peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jero Wacik menyertakan 10 novum baru, di antaranya keterangan Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (IAN)

 

menu
menu