Sumber berita: KOMPAS. N0 89 THN-54 KAMIS 27 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Keaktifan Masyarakat Dibutuhkan

DATA PEMILIH

JAKARTA, KOMPAS - Untuk mengatasi persoalan data pemilih pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum menginisiasi gerakan menyisir warga negara yang belum masuk daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap I. Keaktifan masyarakat memeriksa apakah sudah terdaftar dalam DPTHP I akan sangat membantu upaya memperbaiki data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat gerakan perlindungan hak pilih warga pada 1-28 Oktober. Petugas KPU di daerah akan kembali melacak warga yang sudah berhak memilih, tetapi belum masuk daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap I. Pada kasus tertentu, KPU juga akan memverifikasi faktual data pemilih.

’’Sebulan dari 60 hari waktu yang tersedia akan digunakan untuk menyisir data pemilih. Prioritas kami masyarakat yang belum ada dokumen kependudukan,” kata anggota KPU, Viiyan Azis, yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Menurut Viryan, pada 17 Oktober, KPU akan menginisiasi gerakan yang melibatkan petugas KPU serta masyarakat untuk sama-sama mendatangi kantor lurah atau desa untuk memeriksa DPTHP I yang dipasang di sana KPU juga sedang menjajaki kemungkinan menggandeng pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk terlibat guna memantik perhatian lebih besar dari masyarakat untuk memanfaat-' kan momentum ini.

KPU memperkirakan, masih ada jutaan warga yang belum masuk DPT karena persoalan administrasi kependudukan. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, basis pendataan pemilih ialah kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Pada DPTHP tahap I, KPU menetapkan ada 185.084.629 pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 pemilih di luar negeri.

Jumlah itu masih jauh di bawah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebesar 196 juta jiwa Pada saat penetapan data pemilih juga disepakati KPU akan memperbaiki data pemilih hingga pertengahan November 2018. Perbaikan ini akan mencakup pembersihan data pemilih ganda sekaligus untuk mengakomodasi pemilih yang belum masuk DPTHP L

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan data kependu- dukan semester I tahun 2018 kepada KPU sesuai amanat UU Pemilu. Berdasarkan data kepen- dudukan semester I tahun 2018, tercatat 263 juta orang. Namun, Kemendagri tidak dapat memenuhi permintaan KPU mengubah sistem data kependudukan yang sampai saat ini sudah digunakan oleh 1.085 instansi dengan format yang diinginkan KPU.

Tinggal diolah
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data kependudukan terkini kepada KPU pada Selasa (25/9) malam.

’’Jadi, kami penuhi permintaan UU. Data dari nol tahun, 17 tahun, yang sudah menikah, tinggal di mana, kami sudah berikan semua. Silakan itu diolah dengan optimal,” ujar Zudan.(GAL/BOW)

menu
menu