Sumber berita: KOMPAS. N0 59 THN-54 SENIN 26 AGUSTUS 2018

Sumber foto: medan.tribunnews.com

Kedua Belah Pihak Perlu Menahan Diri

JAKARTA, KOMPAS Pendukung bakal pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan menahan diri untuk tidak melakukan pertemuan- pertemuan terbuka yang melibatkan banyak orang sebelum masa kampanye tiba. Para elite politik memiliki peran dominan untuk mengendalikan situasi dengan tidak membuat pernyataan saling menyudutkan pihak lain untuk mencegah potensi gesekan sosial masyarakat.

Menyikapi peristiwa ketegangan kelompok massa pendukung petahana dan pendukung deklarasi #2019gantipresiden di Pekanbaru, Riau, serta kegiatan serupa di Surabaya, Jawa Timur, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, Minggu (26/8/2018), di Jakarta, mengatakan, sudah saatnya kedua belah pihak menahan diri sampai masa kampanye tiba.

Untuk Mnejaga Kondusivitas situasi, sebaiknya kedua belah pihak tidak melakukan pertemuan- pertemuan terbuka dengan menghadirkan orang dalam jumlah banyak sampai masa kampanye itu tiba. Elite politik sebaiknya juga menahan diri dulu,” kata Arya.

Selain itu, penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih berperan memonitor pergerakan setiap bakal capres dan pendukungnya. ’’Bawaslu harus memberikan batasan, mana yang disebut kampanye dan mana yang tidak sehingga kedua belah pihak bisa menjadikannya sebagai patokan,” ujar Arya.

Sementara di Surabaya, polisi membubarkan aksi massa pendukung petahana dan deklarasi gerakan #2019gantipresiden yang dilakukan bersamaan pada Minggu kemarin. Pertemuan kedua belah pihak dikhawatirkan menimbulkan kericuhan.

Polisi berusaha menyekat kedua kubu agar tak saling berhadapan. Namun, kedua kelompok itu sempat bertemu di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat polda jatim Komisaris Besar Frans Barung Mengera mengatakan, aksi dibubarkan sebab berpotensi terjadi kericuhan. Deklarasi gerakan #2019ganti- presiden juga diketahui tidak mengantongi izin dari kepolisian.

Kontraproduktif
Sekretaris aksi deklarasi #2019gantipresiden, Agus Mak- sum, menilai, gerakan mereka konstitusional. Akan tetapi, Bendahara Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor, Surabaya, Arief Yusuf, menilai, aksi itu kontraproduktif terhadap proses demokrasi. Dia mengimbau masyarakat berpolitik secara cerdas agar aksi massa tidak ditunggangi kelompok tertentu.

Adapun di Pekanbaru, Kepala Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto menjelaskan, polisi bersama TNI berupaya mencegah teijadi bentrokan antarkelompok di Pekanbaru. Selain karena polisi tidak menerima surat pemberitahuan soal aksi itu, untuk menjaga suasana tetap kondusif, Neno Warisman, penggiat gerakan #2019gantipresiden, yang sempat datang ke pekan baru pualng ke jakarta. ( REK/ANT/SYA)

menu
menu