Sumber berita: KOMPAS. N0 47 THN-54 SENIN 13 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO | Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam

Kejagung Didesak Tindak Lanjuti Kasus HAM

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo, khususnya dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Evaluasi penting dilakukan sebab tidak ada kemajuan dalam upaya penyelesaian kasus HAM setelah pertemuan Komnas HAM dengan Presiden dua bulan lalu.

Pada 8 Juni lalu, menurut anggota Komnas HAM, Choirul Anam, Presiden menggelar pertemuan dengan Komnas HAM, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan HAM. Pada pertemuan tersebut, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM. ”Tetapi, sampai sekarang tidak ada kemajuan sama sekali. Ini patut untuk dievaluasi,” kata Choirul Anam, Sabtu (11/8/2018).

Komnas HAM meminta Presiden mengingatkan Jaksa Agung agar segera mengambil langkah konkret. Langkah itu berupa penyidikan terhadap semua berkas kasus yang dikirimkan oleh Komnas HAM.

Namun, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengungkapkan, melanjutkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat tidak semudah yang diperkirakan. Ia memperkirakan, Kejaksaan Agung menghadapi kendala dalam hal pendalaman alat bukti.

”Alat bukti itu menyangkut siapa pelakunya, saksinya siapa, alat-alat yang dipakai untuk membunuh, di mana dikuburkan, dan lain-lain. Jadi, tidak segampang kelihatannya,” kata Mualimin.

Namun, menurut Choirul Anam, apabila Kejagung merasa kasus-kasus itu tak memiliki cukup bukti, surat penghentian penyidikan (SP3) bisa diterbitkan.

Dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Namun, rencana ini ditolak Komnas HAM, keluarga korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas untuk Korban Keadilan (JSKK), dan juga sejumlah aktivis HAM.

Salah satu keluarga korban kasus Semanggi I, Maria Karina Sumarsih, mengaku makin pesimistis kasus HAM masa lalu akan terkuak. ”Mulai dari pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, Tim Gabungan Terpadu, dan lain-lain yang sifatnya menghindar dari proses peradilan sangat membuat kami pesimis,” ungkap Sumarsih.

Menurut Sumarsih, keluarga korban pelanggaran HAM berat tetap berharap kasus tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme yudisial atau dalam kerangka hukum. (Kristi Dwi Utami)

menu
menu