Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: dbm.thewebconsole.com

Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Indonesia Abad Ke-21

Hasan Kleib
Duta Besar RI pada PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lain dtCeneua: Ketua Komite Pengembangan dan KIW1PO 2018 2019

 

Salah satu pergeseran signifikan yang membedakan ekonomi global abad ke 21 daripada abad ke-20 adalah kian meningkatnya kontribusi ekonomi berbasis ide, pengetahuan, dan informasi ketimbang ekonomi berbasis sumber daya alam.

Pada era globalisasi, hampir semua negara dapat menghasilkan produk apa saja. Daya saing suatu produk lebih ditentukan oleh inovasi dan kreativitas yang memberikan nilai tambah, baik dalam fungsi, desain, merek, maupun fitur tambahan yang dipatenkan.

Fakta di atas menunjukkan, pertumbuhan ekonomi berbasis industrialisasi dan ekstraksi sumber daya alam semata tidak lagi memadai dalam persaingan ekonomi global pada abad ke-21. Dalam hal ini, salah satu isu kunci yang menjadi sorotan adalah isu kekayaan intelektual (KI).

KI tak lagi berada di pinggiran sistem ekonomi. Negara-negara maju melihat inovasi dan kreativitas sebagai elemen penting dalam strategi ekonomi mereka untuk mempertahankan dominasi dalam perekonomian global. Namun, ada beberapa negara berkembang, seperti China, Brasil, India, Korea Selatan, dan Singapura, yang juga telah menyadari pentingnya hal ini. Mereka telah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yang menempatkan KI sebagai landasannya

Contoh nyata negara berkembang yang 'berhasil mengatasi ketertinggalan menggunakan KI adalah Korea Selatan. Pada 1967, menurut data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan hanya 4,8 juta dollar AS, sementara Indonesia 5,6 juta dollar AS pada tahun yang sama Pada 2017, PDB Indonesia menjadi 1 miliar dollar AS, Korea Selatan sudah menembus lebih dari 1,5 miliar dollar AS. Dengan KI sebagai salah satu elemen kebijakannya, dalam kurun 50 tahun, Korea Selatan berhasil mentransformasikan perekonomiannya dari negara hancur karena perang jadi ekonomi kelas dunia dengan produk dan merek yang diakui secara internasional.

Sementara itu, berdasarkan Global Innovation Index (GII) yang mengukur tingkat inovasi negara-negara di dunia, Indonesia masih menempati peringkat di bawah mayoritas negara-negara Asia dan ASEAN. Data GII 2016 dan 2017 menunjukkan, Indonesia hanya naik satu peringkat dari peringkat ke-88 menjadi ke-87. Sementara Vietnam menunjukkan peningkatan dari peringkat ke-59 pada 2016 ke peringkat ke-47 pada 2017. Peringkat Indonesia pada 2017 masih berada di bawah Singapura (6), Malaysia (85), Thailand (51), Brunei Darussalam (71), dan Filipina (73). Hal ini menunjukkan inovasi belum jadi prioritas kebijakan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya nasional.

Tiga pilar penting
Karena itu, sudah waktunya bagi Indonesia untuk mengintegrasikan KI secara efektif sebagai salah satu elemen kebijakan pembangunan ekonomi abad ke-21. Untuk itu, setidaknya ada tiga pilar yang sentral dalam penerapan kebijakan KI untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional, yaitu inovasi/penciptaan, komersialisasi, dan perlindungan KI.

" Inovasi atau penciptaan KI didasarkan pada budaya dan pendidikan yang membentuk mental bangsa yang kreatif dan inovatif. Pilar penciptaan dibangun melalui upaya peningkatan inisiatif semua faktor dalam ekosistem inovasi nasional: mulai dari individu, UMKM, sektor bisnis, lembaga penelitian, hingga perguruan tinggi, untuk dapat menciptakan inovasi baru dan kreativitas.

Tidak kalah pentingnya adalah adanya sinergi dan koneksi hasil temuan dan kreativitas dari ekosistem inovasi nasional tersebut sehingga dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Sinergi dan koneksi tersebut terbentuk melalui pilar kebijakan komersialisasi KI, yang menghubungkan inovasi dan kreasi anak bangsa dengan sektor swasta, finansial, pemodal, dan industri nasional. Dalam kunjungannya ke Jakarta bulan Oktober 2017, Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menegaskan kesiapan WIPO untuk bermitra dengan Indonesia guna menumbuhkan kebijakan komersialisasi aset inovasi dan kreativitas Indonesia.

Selanjutnya, pilar perlindungan KI diperlukan untuk melindungi aset-aset kekayaan intelektual yang diciptakan dan dikomersialisasikan. Namun, jika pilar inovasi/penciptaan dan komersialisasi belum berdiri tegak, pilar perlindungan KI akan lebih melindungi aset intelektual negara lain di Indonesia Berdasarkan data terakhir dari WIPO, dari sekitar 9.000 aplikasi paten di Indonesia tahun 2016, kurang dari 1.500 aplikasi yang berasal dari penduduk Indonesia Sementara pada 2017, dari sekitar 900 hak paten terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang didaftarkan, kurang dari DIE sw tOO yang berasal dari warga Indonesia.

Karena itu, guna mendukung agenda pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, kebijakan KI perlu dilaksanakan secara sinergi dan seimbang di antara ketiga pilarnya. Kehadiran kebijakan KI yang sinergis dan seimbang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional secara nyata. Itu karena hadirnya unsur teknologi, industri, dan budaya sebagai kunci pembangunan ekonomi.

Mendorong ekonomi berbasis ide, pengetahuan, dan informasi tidak berarti harus meninggalkan sektor sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis kekayaan alam dengan nilai tambah inovasi dan kreativitas bangsa melalui optimalisasi peran KI. Industri-industri ekonomi berbasis pengetahuan, mulai dari sektor industri, seperti teknologi informasi dan komunikasi, pertanian, industri farmasi dan kesehatan, hingga sektor kreatif, misalnya perfilman, musik, dan karya cipta lain, memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian nasional.

KI merupakan salah satu sarana kebijakan untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Sudah saatnya Indonesia bisa memanfaatkan KI untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya nasional. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang produktif dan berdaya saing dengan karya inovatif dan kreativitas anak bangsa yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional pada abad ke-21 ini.

 

 

 

menu
menu