Sumber berita: KOMPAS, NO 010 THN 54, SABTU 07 JULI 2018

Sumber foto: Wacana.info

Kekuasaan untuk Rakyat

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah bupati untuk mendiskusikan arah pembangunan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus disinergikan bersama agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah dan benar-benar memberikan manfaat/sebesar-besarnya kepada rakyat.
Arah pembangunan dan manfaat bagi rakyat itulah yang harus digarisbawahi. Baik presiden maupun bupati adalah pemegang kekuasaan di pusat atau di daerah. Mengenai arah pembangunan dan manfaat bagi rakyat, hal itu sejatinya sudah tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan tujuan bernegara, yakni menghadirkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Meski tertera dalam Pembukaan UUD 1945, menghadirkan kekuasaan yang diabdikan untuk rakyat dalam realitas politik hal itu tidaklah mudah. Dalam sistem multipartai ekstrem seperti sekarang ini, sangat bisa dimengerti kesulitan Presiden untuk menyinergikan kebijakan pembangunan pusat dan daerah.

Para bupati diajukan oleh partai politik dan didukung oleh partai politik. Dalam kenyataannya, kebijakan yang dibuat bupati kadang disesuaikan dengan garis kebijakan partai politik. Akibatnya, sering kali tidak ada sinkronisasi antara kebijakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks itulah, dialog langsung antara Presiden selaku kepala pemerintahan dan para bupati menjadi penting. Pertemuan itu tentunya bukan hanya formalitas belaka. Membangun dan menyadarkan komitmen bersanfia mengenai tujuan bernegara yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keniscayaan yang harus dibangun.

Bukan hanya kepada bupati, kita berharap Presiden Jokowi sendiri lebih sering berbicara kepada publik bagaimana narasi besar mengenai Indonesia ke depan. Beberapa jargon, seperti Revolusi Mental, Poros Maritim, membangun dari pinggiran, harus sering dikomunikasikan agar publik mengenal bagaimana wajah Indonesia ke depan.

Sinergi dan koordinasi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit ketika akan direalisasikan. Kondisi itu tidak hanya teijadi dalam hubungan pusat dan daerah, tetapi juga lintas kementerian. Kita pun beberapa kali mendapati ketidaksesuaian langkah antara satu menteri dan menteri lain. Hal itu sebetulnya tak boleh teijadi.

Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menjadi dirigen pembangunan. Berbeda dengan Orde Baru, di mana semua kekuatan politik (ABRI, birokrasi, partai politik) berada di tangan Soeharto, kebijakan pembangunan lebih mudah diimplementasikan. Sementara dalam sistem demokrasi multipartai, membutuhkan upaya ekstra bagi Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama-sama menjadi dirigen pembangunan.

Kita hanya mau mengikatkan bahwa hakikat kekuasaan apakah presiden, gubernur, bupati, wali kota adalah untuk menghadirkan kesejahteraan umum. Kekuasaan bukanlah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, melainkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi sesama (bonum commune).

menu
menu