Sumber berita: KOMPAS, NO 027 THN 54, SELASA 24 JULI 2018

Sumber foto: Sindonews.com

Kemenangan Kolom Kosong Belum Diatur

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS — Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas jika kolom kosong menjadi pemenang dalam Pemilihan Presiden 2019. Padahal, kontestasi melawan kolom kosong dimungkinkan terjadi jika akhirnya hanya ada satu pasang calon yang ikut dalam kontestasi pilpres.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, Senin (23/7/2018), di Jakarta, menuturkan, perpanjangan waktu pendaftaran akan dilakukan jika hingga saat pendaftaran ditutup pada 10 Agustus 2018 hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar. Lama perpanjangan waktu pendaftaran itu adalah tujuh hari kerja dihitung dari batas akhir pendaftaran.

Jika setelah waktu perpanjangan tetap hanya ada satu pasang calon yang mendaftar, pasangan calon itu akan melawan kolom kosong dalam pilpres. ’’Kalau yang menang kolom kosong, sampai saat ini belum diatur, tetapi tidak mungkin yang menang kolom kosong,” kata Wahyu.

Kolom kosong unggul dalam Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Juni lalu. Saat ini, keunggulan kolom kosong tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Bekas narapidana
Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan bakal calon anggota legislatif (ca- leg) untuk DPR yang disampaikan KPU pada 21 Juli 2018, ada lima orang yang merupakan bekas narapidana korupsi. Berkas pendaftaran lima orang itu dikembalikan kepada partai pengusungnya untuk dicarikan pengganti. Setiap partai punya waktu 10 hari untuk mengganti bakal caleg mereka dengan bakal caleg lain yang memenuhi syarat.

Wahyu menyebutkan ada tiga varian bakal caleg. Varian itu adalah memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.

”Yang belum memenuhi syarat harapannya segera dipenuhi syaratnya,” ujar Wahyu.

Ia berharap para caleg ataupun partai politik juga bertindak jujur. Sejauh ini, KPU baru menemukan lima bekas narapidana perkara korupsi dalam daftar caleg untuk DPR. Ini karena di berkas mereka ada salinan putusan dari MA terkait status mereka.

Hingga saat ini, KPU masih menunggu daftar napi korupsi dari KPK dan MA. ’’Kami juga akan cek secara mandiri melalui laman MA dan KPK,” kata Wahyu.

Saat daftar caleg sementara (DCS) dibuka kepada publik, masyarakat juga diharapkan mencermati isinya dan melapor ke KPU jika ada bekas napi
korupsi yang masih terdaftar dalam DCS. ’’Kami minta keija sama dari semua pihak Jika memang ada yang tidak menemui syarat, langsung saja dilaporkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan keberatan atas berita berjudul ’’Bawaslu Merasa Prihatin” di halaman 2 Kompas edisi Senin (23/7). Dalam berita itu ditulis, Mandra yang merupakan bekas narapidana kasus korupsi dicalonkan oleh Nasdem menjadi anggota legislatif.

Willy menyatakan, Partai Nasdem tidak pernah memiliki kader bernama Mandra dan pernah menjadi terpidana korupsi. Ia juga menyatakan, Partai Nasdem merupakan partai politik yang menolak korupsi dan mahar untuk menjadi anggota Partai Nasdem dengan tujuan untuk mengikis korupsi. (E 18/*)

menu
menu