Sumber berita: KONTAN, NO 3347 THN 12, SENIN 4 MEI 2018

Sumber foto: KONTAN, NO 3347 THN 12, SENIN 4 MEI 2018

Kepastian Hukum Lemah Picu Demotivasi Pengusaha

JAKARTA-AsosiasiPengusa- ha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hal itu bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketua Umum Apindo Hari- yadi Sukamdani mengatakan, kelemahan kepastian hukum di antaranya kasus-kasus lama yang dimunculkan kembali. Dia mencontohkan diperkara- kannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya.

Apindo pun menyoroti ki- nerjaBadanPemeriksa Keuangan (BPK)yangdiketahuimenge- luarkan audit investigatif pada 2017 tanpa ada persetujuan dari pihak yang terperiksa (au- ditee). “Kok bisa BPK ini mengeluarkan hasil audit investigatif tanpa ada auditee-nya, tanpa adayangterperiksa. Itu lean jadi

Sementara itu KPK tetap bersikeras menolak pasal- pasal yang mengatur tentang pertanyaan semua orang karena menyalahi prinsip utama daripemeriksaandimanaorang yang diperiksa mesti dikonfirmasi terlebih dahulu," tandas Hariyadi di Jakarta kemarin.

Hariyadi menganalogikan kasus perkara pidana yang tengah dijalani oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sya- fruddinArsyadTemenggungitu sama dengan kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang sempat menyeret nama Darmin Nasu- tion selaku dirjen pajak kala itu dalam perkara keberatan pajak PT SuryaAlamTunggal, dimana dirjen pajak memiliki kewena- ngan untuk menerima atau menolakkeberatanpajaksesuai dengan UU Perpajakan.

 
  

Dia juga mengingatkan pentingnya komitmen jaminan kepastian hukum karena bukan tidak mungkin pada rezim pemerintah selanjutnya kebijakan taxamnesty yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden JokoWidodoakan diungkit kembali. “Sama halnya

 jikanantidirezimpemerintah- an selanjutnya soal taxamnesty akan diutak-atik lagi. Akan semakin runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap hukum, padahal katanya kita negara hukum yang menganut secara prinsip hukum-hukum yang harus ldta tegakan,” tandasnya.

Sebelumnya pakar hukum Margarito Kamis menilai, audit BPK terkesan hanya menghitung selisih angka penjualan untuk menentukan ada unsur kerugian negara. Menurut dia, yang terpenting dalam audit investigatif adalah soal bahan atau material yang digunakan dalam melakukan audit. “Semua harus diperiksa, darimulai dokumen, surat-surat, laporan-laporan, itu yang mesti dicek. Jangan cuma menghitung selisih. Itu bukan kesimpulan namanya,” tandasnya.

Selainitu,apakah dalamme- lakukan audit sesuai dengan prinsip-prinsip ketaatan dalam mengikuti panduan yang diterbitkan oleh BPK.

* binti mufarida

menu
menu