Sumber berita: KOMPAS, NO 041 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kumparan.com

Kereta Semicepat Tetap Dibangun

TRANSPORTASI

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia tetap akan membangun kereta semicepat Jakarta-Surabaya bersama Jepang dengan biaya pembangunan Rp 60 triliun. Saat ini proses persiapannya masih dilakukan, baik oleh pihak Jepang maupun Indonesia.

’’Pemerintah ingin yang semurah mungkin. Oleh karena itu, jalur yang dibangun hanya satu dan kereta yang dipakai yang berukuran narrow (sempit),” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Kementerian Perhubungan telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk penentuan trase, amdal, perizinan, dan kebutuhan lain.

’’Kami sudah bekeija sejak Maret lalu dan akan selesai pada Oktober. Kalau Jepang saat ini mereka sedang melakukan lelang konsultan dan hasilnya akan keluar November,” kata Zulfikri.

Setelah ' mendapatkan konsultan, baru akan dilakukan lelang konstruksi. Dengan demikian, peletakan batu pertama pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya diperkirakan tak bisa dilakukan pada awal 2019.

Trase yang akan digunakan kereta semicepat ini ada dengan menambahkan satu jalur yang didedikasikan untuk kereta semicepat.

’’Ukuran kereta yang dipakai adalah yang sempit agar pembebasan lahannya tidak besar,” jelas Zulfikri.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang mencari skema pembiayaan dan akan menggandeng badan usaha. ’’Proyek ini tidak akan menggunakan murni .APBN, tetapi dengan pinjaman Jepang dan akan menggandeng badan usaha atau kerja sama pemerintah dan badan usaha,” ujarnya.

Pendanaan
Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zamrides mengatakan, persoalan pendanaan membuat target pembangunan jalur kereta api direvisi. "Alternatif skema pembiayaan dari luar APBN masih sulit didapatkan,” kata Zamrides.

Target pembangunan jalur kereta api selama lima tahun sepanjang 3.258. kilometer (km) dengan anggaran Rp 233 triliun akhirnya direvisi menjadi 1.349,88 km dengan anggaran Rp 127,2 triliun. ’’Porsi APBN juga diubah. Jika semula porsinya hanya 30 persen dan pembiayaan alternatif 70 persen, kini terbalik. Dana APBN yang digunakan telah mencapai Rp 90,3 triliun dan non-APBN hanya Rp 36,9 triliun,” kata Zamrides.

Menurut catatan Ditjen Perkeretaapian, jumlah pengguna kereta api terus bertambah, baik untuk kereta jarak jauh maupun kereta perkotaan. Pada 2015, sebanyak 301,63 juta penumpang menggunakan kereta api yang pada 2018 meningkat menjadi 343,69 juta orang.

’’Tahun 2019 ditargetkan 376,69 juta penumpang,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Zulmafendi.

’’Tahun ini anggaran public service obligation (PSO) mencapai Rp 2,3 triliun, yang Rp 1,6 triliun di antaranya untuk KRL Jabodetabek,” kata Zulmafendi.

Saat ini jumlah pengguna KRL Jabodetabek 1,15 juta orang, yang diperkirakan meningkat menjadi 1,2 juta orang pada 2019. (ARN)

 

menu
menu