Sumber berita: KOMPAS, NO 329 THN 53,SELASA 5 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS, NO 329 THN 53,SELASA 5 JUNI 2018

Keterangan Irvanto Dikonfirmasi

JAKARTA, KOMPAS —Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi keterangan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, tersangka korupsi dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, terkait aliran dana ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014, Kamis (4/6/2018). Salah satu saksi yang sedianya didengar keterangannya adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir.

Selain Bambang, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah politisi dan anggota DPR untuk tersangka Irvanto dan Made Oka Masagung. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Arif Wi- bowo, Agun Gunanjar Sudarsa, Khatibul Umam Wiranu, dan Rindoko Dahono Wipgit Para politisi ini hadir sekitar pukul 09.00.

’’Dari yang diagendakan, ada satu saksi yang tidak hadir dan kami sudah menerima surat dari saksi. Bamsoet (Bambang Soesatyo) tak bisa hadir karena ada agenda lain. Akan kami pelajari apakah alasan ini dapat dikategorikan ke alasan yang patut ke panggilan penyidik. Sebab, sebagaimana diketahui, pemanggilan penyidik seharusnya wajib,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Terkait ketidakhadiran Bambang, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, menyatakan, sebagai pimpinan lembaga negara yang baik dan memiliki sikap kene- garawanan, Bambang semestinya


KPK juga mendalami dugaan aliran dana untuk membiayai kegiatan Partai Golkar di Jawa Tengah.

memenuhi panggilan KPK. Bambang sendiri mengirim pernyataan tentang keinginan hadir ke KPK, tetapi terkendala kegiatan lain yang sudah dijadwalkan.

Aliran dana

Menurut Febri, para saksi diminta keterangan mengenai dugaan aliran dana dan pembahasan anggaran di DPR. ’’Beberapa fakta juga kami tanyakan karena ada sejumlah saksi yang menyatakan pihak-pihak tertentu di DPR menerima aliran dana terkait KTP-el. Jadi, kami klarifikasi,” ujar Febri.

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/5/2018), Irvanto menyebutkan, Mekeng, Agun, Markus Nari, Chairuman Hara- hap, dan Ade Komaruddin menerima sejumlah uang yang diantarkannya ke Gedung DPR Hal itu juga dikonfirmasi oleh mantan Ketua DPR Setya No- vanto yang turut menjadi saksi bersama Irvanto untuk terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo.

Saat itu, Irvanto mengaku me
nyerahkan uang 1 juta dollar AS ke Mekeng dan Markus Nari di ruang kerja Novanto di Gedung DPR Irvanto juga menyebutkan bahwa politisi lain mendapat jatah. Misalnya Chairuman Hara- hap 1,5 juta dollar AS, Jafar Haf- sah 100.000 dollar AS, Ade Komaruddin 700.000 dollar AS, dan Agun Gunanjar 1,5 juta dollar Singapura. Uang itu dari pengusaha Andi Narogong dan Oka.

Namun, keterangan Irvanto itu dibantah para politisi tersebut saat keluar dari Gedung KPK. Mereka mengatakan telah berulang kali menyatakan tidak menerima uang di hadapan penyidik dan di persidangan. ’’Sudah dijelaskan. Biar nanti di persidangan saja,” kata Agun seusai menjalani pemeriksaan.

Tak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana untuk membiayai kegiatan' Partai Golkar di Jawa Tengah. Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar Jateng, seperti Ketua Harian DPD I Golkar Jateng M Iqbal Wibisono dan Bendahara DPD I Golkar Jateng tahun 2012 Bambang Eko Suratmoko, telah diperiksa

KPK berupaya mengusut peran pihak yang memiliki pengaruh sehingga dana terkait proyek KTP-el bisa mengalir hingga ke DPD Golkar Jateng. Pasalnya, para pengurus itu tak memiliki hubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di perkara KTP-eL (IAN)

Jklik.kompas.id/bamsoetbatalkpk

 

menu
menu