Sumber berita: KOMPAS, NO 036 THN KAMIS 02 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC) | KY Serahkan Dua Calon Hakim Agung ke DPR – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari (tengah) di dampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta (kiri) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengadakan jumpa pers usai KY menyerahkan dua nama yang diusulkan sebagai calon hakim agung kepada DPR. Penyerahan diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/18) . KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC) 05-06-2018

Komisi Yudisial Petakan Daerah Rawan Pidana

Jakarta, Kompas- Komisi Yudisial akan memetakan daerah-daerah rawan tindak pidana Pemilihan Umum 2019. Pemetaan sebagai salah satu cara untuk memantau lingkungan peradilan yang memiliki potensi konflik saat penanganan tindak pidana pemilu.

Rencana pemetaan daerah rawan tindak pidana pemilu jadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/8/2018). “Kami rencanakan pada 2019 akan memetakan daerah yang rawan tindak pidana pemilu serta lingkungan peradilan yang berpotensi terjadi konflik,” kata Jaja usai pertemuan.

Menurut Jaja, ada 200 lingkungan peradilan yang menjadi objek pemantauan KY. Namun, hingga kini, KY belum punya peta lingkungan peradilan yang rawan sengketa, terutama saat menangani tindak pidana pemilu.

Oleh karena itu, tambah Jaja, pemetaan perlu dilakukan agar KY dapat memberikan pengawasan yang lebih besar pada daerah-daerah rawan. Salah satunya dengan mendata pengadilan mana saja yang pernah menangani perkara pidana pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya.

Jaja menambahkan, KY juga akan melakukan pemantauan dan pengawasan lebih ketat terhadap lingkungan peradilan di seluruh daerah selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Rencananya, pemantauan dilakukan dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal yang tak kalah penting, lanjut Jaja, KY juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan advokasi terhadap para hakim yang menangani perkara pidana pemilu. Advokasi dilakukan untuk mencegah munculnya gangguan saat para hakim menangani pidana pemilu.

Pelatihan kepemiluan

Sementara itu, untuk menghadapi pemilu, KY juga akan mempersiapkan para hakim yang akan menangani perkara pidana pemilu. Menurut Ketua Bidang Pencegahan KY Joko Sasmito, para hakim akan diberi pelatihan terkait penanganan perkara pemilu. “Sekarang ini sudah ada pelatihan dua hari untuk hakim pemilu. Tahun ini 80 orang, dan tahun depan kami akan menggelar pelatihan kepemiluan lagi,” tutur Joko.

Pelatihan, tambah Joko, dilakukan agar para hakim bisa memahami perkara-perkara pemilu. Hal ini karena banyak ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain penyegaran, pelatihan juga dilakukan agar tak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara pidana pemilu. Pasalnya, selama ini KY kerap menerima pengaduan dari KPU maupun Bawaslu terkait penanganan pidana pemilu.

Menurut Joko, saat ini pelatihan difokuskan untuk para hakim yang bertugas di Medan dan Surabaya. Dari informasi yang diterima KY, potensi pengaduan perkara pemilu diperkiarakan akan lebih banyak di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

menu
menu