Sumber berita: KOMPAS. N0 61 THN-54 RABU 29 AGUSTUS 2018

Sumber foto: PressReader

Komitmen Pimpinan Fraksi Dibutuhkan

KINERJA DPR

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengakui, keija anggota DPR akan terganggu dengan adanya agenda politik yang hendak berlangsung hingga April 2019. Pasalnya, 511 dari 560 anggota DPR periode ini akan kembali maju dalam pemilu legislatif.

Saat ini ada 31 rancangan undang-undang (RUU) yang masih tahap pembahasan, 7 RUU dalam tahap harmonisasi, dan 1 RUU menunggu surat presiden. DPR masih memiliki waktu selama 14 bulan untuk menyelesaikan RUU tersebut

Terkait hal itu, menurut Bambang, Selasa (28/8/2018), di Jakarta, perlu komitmen dari pimpinan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik di DPR Pimpinan fraksi perlu membagi tugas anggotanya agar tetap mengisi ruang-ruang rapat di DPR sehingga tak ada sidang yang kosong.

’’Misalnya, di Komisi III ada dua atau tiga anggota yang maju (dalam Pemilu 2019). Maka, setengah anggota lainnya tak boleh meninggalkan Jakarta dan harus aktif mengikuti sidang-sidang di DPR secara bergiliran. Selain itu, enam bulan setelah pemilu serentak, anggota DPR harus fokus menyelesaikan RUU,” kata Bambang.

Target 12 RUU selesai
Sepanjang 2017-2018, DPR berhasil menyelesaikan 17 RUU. Jumlah itu akan bertambah karena, menurut Bambang, pihaknya menargetkan minimal 12 RUU berhasil diselesaikan hingga akhir periode kepemimpinannya Prioritas akan diberikan ke RUU yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

’’Misalnya, RUU tentang Pertanahan di Komisi II. Kami berharap bisa segera diselesaikan agar kepemilikan asing dapat diatur lebih tegas sehingga baik daerah wisata maupun strategis tidak dikuasai lagi oleh asing,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan Komisi III DPR harus menyelesaikan RUU Jabatan Hakim dan Rancangan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (RKUHP). Namun Bambang menyatakan pihaknya tak akan tergesa-gesa saat membahas RKUHP.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Sa- lang menilai, penyelesaian RKUHP akan sulit. Butuh keberanian dari pemimpin DPR agar pembahasan setiap pasal di dalamnya sesuai dengan keadaan saat ini.

Kemarin, Charta Politika juga mengeluarkan hasil surveinya terkait kineija DPR Sebesar 29,8 persen dari 800 responden di delapan kota besar Indonesia menyatakan kineija DPR saat ini masih buruk. Hasil survei juga menunjukkan 38,8 persen responden berpendapat DPR sudah lebih terbuka

’’Meski beban legislasi masih menumpuk, kineijanya dapat dikatakan meningkat. Penyelesaian 17 RUU dalam waktu setahun merupakan capaian yang baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya,” kata Manajer Riset Charta Politika Muslimin Tanja (E05)

 

menu
menu