Sumber berita: KOMPAS, NO 014 THN 54, RABU 11 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.id, Sekretaris Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama serta Peradaban (UKP-DKAAP) Jacklevyn Manuputty (kiri), Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Romo Agustinus Ulahayanan (kedua dari kiri), Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Henrek Lokra (ketiga dari kiri), Ketua UKP-DKAAP Din Syamsuddin (tengah), Ketua Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono (ketiga dari kiri), Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) Uung Sendana (kedua dari kiri), Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Pum) Wisnu Bawa Tenaya (kiri) menandatangani pesan untuk Bangsa Jelang Pemilu 2019 di kantor The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jakarta, Selasa (10/7/2018).

KONFLIK MALUKU: Agama Faktor Penentu Merawat Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS - Konflik di Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu pengalaman pahit kelam bangsa Indonesia akibat agama dijadikan kambing hitam penyebab konflik. Padahal, konflik yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor agama melainkan dipicu ketidakadilan pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi dan politik
Penggunaan isu SARA menunjukkan lemahnya etika publik.

Oleh karena itu, saat berbicara di Sarasehan Nasional ’’Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur” di Jakarta, Selasa (10/7/2018), Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, jangan sampai adanya kesenjangan antara daerah agar daerah tak mudah digoyahkan isu-isu sensitif, termasuk soal agama.

’’Ketika agama dijadikan pemacunya, cepat sekali konflik itu meluas. Padahal, penyebabnya bukan agama, cuma agama dibawa ke konflik. Dan, agama tak pernah mengajarkan perpecahan, melainkan perdamaian,” tutur Kalla.

Konflik Maluku dan Maluku Utara tercatat sebagai salah satu dari 15 konflik besar di Indonesia Konflik besar lainnya ada di Poso (Sulawesi Tengah), Aceh, Kalimantan, dan Madiun (Jawa Timur). Penandatanganan Persetujuan Malino II pada 13 Februari 2002 mengakhiri konflik secara menyeluruh.

Sebagai penggagas perdamaian konflik di Maluku dan Maluku Utara, Kalla mengingatkan agar ketidakadilan ekonomi dan politik jangan sampai terulang kembali di Maluku dan Maluku Utara serta daerah-daerah lainnya, yang akhirnya mengabaikan kesejahteraan rakyat.

’’Kebijakan ekonomi dan politik harus memberikan rasa adil dan transparan ke masyarakat.

Itu yang harus jadi pokok sehingga tercapainya kedamaian di daerah,” ujarnya Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantan- nas) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menambahkan, perdamaian memang mudah dicapai. Namun, merawat perdamaian itu justru sulit.

’’Merawat ini butuh waktu dan perhatian yang serius. Suatu perdamaian tanpa dirawat dengan baik, akan muncul (konflik) lagi,” ujar Doni.

Selanjutnya, dalam sarasehan, yang menghadirkan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara, disimpulkan bahwa agama menjadi faktor penting menjaga dan merawat persaudaraan setelah konflik 1999. Kesejahteraan juga solusi mencapai perdamaian jangka panjang.

Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku Pendeta Jhon Chr Ru- hulessin mengatakan, perdamaian Maluku bukan insidentil, melainkan permanen. Hal senada juga disampaikan Ketua I Majelis Ulama Indonesia Maluku Abidin Wakano. ’’Akar budaya masyarakat Maluku adalah budaya toleran,” ujarnya. (EDN/BOW)

menu
menu