Sumber berita: KOMPAS, NO 015 THN 54, KAMIS 12 JULI 2018

Sumber foto: tribunnews.com

Konstituensi Etik-Moral dalam Politik

Harian Kompas pada edisi Senin (25/6/2018) menyebutkan aspek substansi demokrasi sebagai tantangan krusial kita saat ini. Dua contoh dikemukakan, antara lain tantangan politik uang dan kegelisahan akan netralitas penyelenggara dan aparatur negara. Pada topik berita yang lain, Kompas juga kembali menggaungkan usaha Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menahan eks narapidana korupsi dalam proses pencalegan.

Soal-soal pelik di atas memang terhubungkan dengan sejumlah kesimpulan penting dari begitu banyak studi kritis seputar prak tik demokrasi di Indonesia. Dari begitu banyak studi, demokrasi liberal dianggap hanya bergerak secara mekanistis belaka dalam konteks sirkulasi kekuasaan.

Di sini, demokrasi tidak cukup efektif memunculkan aspek moral dalam politik dan kekuasaan. Ini yang menyebabkan bagaimana lembaga-lembaga dan pelaku politik akan membusuk tanpa sokongan tiang tiang moral etik yang tangguh.

Umumnya, dua aspek berikut diterima sebagai penjelasan tentang demokrasi (demokratisasi) (Avril dan Neem, 2014). Pertama kontestasi. Kedua, konstituensi. Kontestasi secara sederhana merujuk pada persaingan an- tar-kekuatan politik dalam rangka meraih dukungan politik massa (konstituen). Sementara konstituensi beririsan dengan kristalisasi dukungan politik Warga pada kekuatan politik, calon perwakilan politik, dan calon pemimpin politik. Sokongan politik warga menentukan legitimasi dari keterpilihan politik.

Dua aspek ini, dalam pemahaman dan praktik demokrasi, kian sering ditempatkan pada sudut beijauhan. Keduanya seolah berada pada sisi berlawanan. Kontestasi dimengerti hanya urusan elite. Sementara konstituensi dipahami sekadar sebagai tanggung jawab warga politik. Bahkan, konstituensi diperlakukan sebagai obyek belaka dalam ranah kontestasi politik (elite).

Ketidakpercayaan
Kontestasi sebetulnya lebih luas daripada sekadar sebagai gambaran pertarungan politik. Kontestasi juga mengacu pada proses keterlibatan dan negosiasi dalam proses demokrasi. Kontestasi menjelaskan pertarungan antar-ideologi. Di titik ini, ke- adaban laku politik kelas elite
adalah keniscayaan. Diskusi tentang basis moral-etik kekuatan politik atau kandidat perwakilan politik adalah satu keharusan.

Di Indonesia, isu ini menjadi sangat penting. Ini disebabkan baik pelaku politik maupun publik sama dalam konteks demokrasi elektoral tergila-gila pada ’’popularitas politik”. Di balik itu, ada hipotesis politik yang menyebutkan bahwa popularitas politik dan konstituensi politik bergerak secara linear. Semakin tinggi popularitas politik, semakin besar tingkat keterpilihan politik

Namun, popularitas politik, yang tidak berdiri di atas keteladanan etik, berakhir jadi seperti ’’istana pasir” yang begitu mudah runtuh. Kekuasaan dengan lekas sarat kenajisan menjijikkan. Di sini, dua masalah serius muncul dengan cepat. Pertama, ’’akumulasi ketidapercaya- an” di benak rakyat (Lenard, 2015). Kedua, pembelaan terhadap kerangka nilai demokrasi juga akan melemah secara drastis.

Sekarang ini, persoalan seputar ’’pelembagaan demokrasi” (institusionalisasi) sepertinya menjadi diskusi yang tidak begitu penting lagi. Alasannya, dalam hitungan dua dekade pasca reformasi, kita bisa dikatakan berhasil dalam proses pelembagaan demokrasi. Bahkan, sejumlah lembaga yang sebelumnya tidak dikenal dalam pembagian kekuasaan konvensional pada tiga matra utama (baca: legislatif, eksekutif, dan yudikatif) hadir secara signifikan mematangkan demokrasi kita.

Kita perlu jujur untuk mengakui bahwa sebetulnya aspek yang memunculkan kekecewaan pada publik adalah lemahnya kualifikasi etik-moral pemimpin politik dan perwakilan politik. Ruang publik diperhadapkan dengan kelakuan politik kelas elite. Fase pertama pasca-reformasi, di samping sekian macam pencapaian institusional, juga ditandai oleh adanya kerawanan perilaku elite politik

Semestinya, semua kekuatan politik dan calon perwakilan politik tidak hanya mengejar pencapaian maksimal ’’konstituensi politik”, tetapi juga mengasah dan memupuk ’’konstituensi etik-moral’. Hal ini ada di dalam seluruh keberadaan sebagai pelaku politik. Sejajar dengan pandangan Kompas dan usaha KPU, sesungguhnya konstituensi etik- moral menjadi lebih krusial ketimbang konstituensi politik.

Max Regus
Doktor Lulusan School of Humanities, Tilburg University, Belanda

menu
menu