Sumber berita: KOMPAS, NO 038 THN SABTU 04 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN|Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa (kiri), didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengadakan konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KPK mengimbau para capres dan cawapres yang maju pada Pemilu Presiden 2019 melaporkan harta kekayaan yang dimiliki sebelum mendaftar ke KPU. Pendaftaran capres dan cawapres di KPU dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

KPK Buka Pelaporan Kekayaan Capres

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuka penerimaan laporan harta kekayaan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden, Sabtu (4/8/2018). Penyerahan laporan harta kekayaan ini bisa dilakukan secara daring atau datang langsung ke kantor KPK, Jakarta.

KPK juga menyediakan petugas jika bakal calon tersebut perlu berkonsultasi secara langsung ataupun lewat layanan hotline.

”Tapi, tolong jangan nanti mepet karena kami juga harus melakukan proses verifikasi, harus memastikan semua terisi lengkap, dan dokumen pendukungnya lengkap. Seperti proses pencalonan yang lalu, tidak hanya verifikasi, tetapi juga klarifikasi, dan ada deklarasi,” tutur Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Hardianto Harefa, Jumat, di Gedung KPK, Jakarta.

Ini dilakukan, lanjutnya, dengan harapan bisa memberikan salah satu pertimbangan kepada para pemilih dalam menentukan pilihannya. Seperti halnya calon kepala daerah yang lalu.

Berbagai pelayanan publik diterima di lantai dasar Gedung Merah Putih KPK. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara diterima di ruangan tersebut.

Dalam laporan calon anggota DPD, Cahya menyoroti kejujuran dalam pelaporan kekayaan. Jika nantinya KPK menemukan ada laporan yang tidak sesuai atau dipalsukan, KPK siap untuk meneruskan informasi itu kepada KPU.

Salah satu hal yang menarik adalah adanya calon anggota DPD yang memiliki harta Rp 20 triliun. Calon ini merupakan calon dengan kekayaan terbesar, disusul calon dengan kekayaan terbesar kedua Rp 474,2 miliar dan lainnya.

”Dalam rangka proses pencegahan, kami melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap aset yang dilaporkan. Apabila kemudian ada yang memalsukan dokumen atau pelaporannya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, bagi yang sudah berstatus penyelenggara negara akan kami tindak lanjuti melalui internal KPK,” ujar Cahya.

menu
menu