Sumber berita: INVESTOR DAILY, SELASA 5 JUNI 2018

Sumber foto: INVESTOR DAILY, SELASA 5 JUNI 2018

KPK OTT Bupati Purbalingga

JAKARTA - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Senin (4/6). Dalam OTT ini, tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Purbalingga, Tasdi.

Jubir KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT ini. Selain kepala daerah, dalam OTT ini, KPK juga membekuk pejabat daerah dan pihak swasta

“Ada kepala daerah, pejabat daerah, dan swasta,” kata Febri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (4/6).

Dikatakan, terdapat empat orang yang diamankan. Tasdi dan sejumlah pihak itu ditangkap tim Satgas KPK lantaran diduga terlibat transaksi suap. Namun, belum diketahui secara pasti kasus suap yang menjerat mereka. Yang pasti, kata Febri selain menangkap para pihak ini, tim Satgas KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga barang bukti suap.

“Ada tim yang ditugaskan di

 

Purbalingga. Tadi saya dapat infonya, sekitar empat orang diamankan di sana dan sejumlah uang,” katanya.

THR dan Parcel Lebaran

KPK mengimbau para penyelenggara dan pejabat negara untuk menolak pemberian gratifikasi berupa parcel, uang, maupun fasilitas serta bentuk pemberian lainnya dari rekanan atau pengusaha yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugasnya.

Larangan ini disampaikan KPK melalui surat edaran kepada seluruh petinggi lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua BPK Moer- mahadi Soerja Djanegara.

“Sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara hendaknya dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi,”
kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6).

Agus mengatakan, Undang- undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki resiko sanksi pidana. Bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terpaksa menerima gratifikasi diwajibkan untuk melaporkan kepada KPK maksimal selama 30 hari kerja.

“Apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” tegasnya, (bl/sp)

 

menu
menu