Sumber berita: REPUBLIKA, NO 142 THN 26, SENIN 5 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 142 THN 26, SENIN 5 JUNI 2018

KPK Tangkap Bupati Purbalingga

  • DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penindakan operasi tangkap tangan (OTT) di Purbalingga pada Senin (4/6). Dari informasi yang dihimpun terdapat beberapa pejabat yang ikut diamankan, salah satunya sang kepala daerah.

“Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga. Tadi saya dapat infonya, sekitar empat orang diamankan di sana dan sejumlah uang,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (4/6).

Febri mengungkapkan, empat orang yang diamankan terdiri atas kepala daerah, pejabat daerah, dan pihak swasta. Dia belum dapat memastikan siapa saja yang terjaring dalam OTT KPK kali ini dan jumlah uang yang dibawa penyidik, termasuk kasus yang menyebabkan adanya OTT KPK.

Menurut Febri, keterangan lebih jelas akan disampaikan KPK setelah perkembangan lebih lanjut. “Saya belum bisa sebutkan lebih terperinci, nanti perkembangan selanjutnya akan
kami sampaikan kembali,” terang Febri.

Mengenai gratifikasi, sejak awal Januari sampai Senin (4/6), KPK menerima 795 pelaporan gratifikasi. Dari 795 pelaporan, sebanyak 534 atau 67 persen dinyatakan milik negara.

“Dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kebenaran pelaporan gratifikasi yang dilarang semakin membaik. Ini hanya 15 atau 2 persen dari laporan tersebut dinyatakan salah melaporkan, seharusnya tidak perlu dilaporkan. Sisanya, 31 persen adalah surat apresiasi. Ini masuk kategori negative list,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di gedung KPK Jakarta, Senin (4/6).

Giri menjelaskan, total nilai status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara adalah Rp 6,203 miliar. •Gratifikasi dalam bentuk uang sebesar Rp 5,449 miliar dan dalam bentuk barang senilai Rp 753,791 juta.

Adapun instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 2,8 miliar, kemudian Pemprov DKI
sebesar Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, OJK Rp 47,5 juta, dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta.

Giri menambahkan, total nilai gratifikasi milik negara terbesar didapatkan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebesar Rp 58 miliar, Wakil Presiden Jusuf Kalla Rp 40 miliar, pegawai Pemprov DKI Jakarta yang tidak mau disebutkan namanya senilai Rp 9,8 miliar, Diijen salah satu kementerian Rp 5,2 miliar, mantan menteri ESDM periode sebelumnya, Sudirman Said, Rp 3,9 miliar.

“Sampai dengan saat ini, lembaga yang merfipunyai unit pengendali gratifikasi sehingga tidak perlu lapor ke KPK sebanyak 247 kementerian atau lembaga, termasuk BUMN atau BUMD.

Kemudian, yang mempunyai aturan internal pelaporan gratifikasi dan batasannya sebanyak 320 lembaga, dan lembaga yang sudah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sebanyak 567' instansi,” kata dia. >ed: eh ismait

menu
menu