Sumber berita: KOMPAS. N0 56 THN-54 JUMAT 24 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

KPK Telusuri Peran Sejumlah Pihak

KORUPSI DANA PERIMBANGAN

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan adanya pengaruh dari sejumlah politisi dalam pengalokasian anggaran dana perimbangan daerah. Pola hubungan antara daerah yang mendapat alokasi anggaran dan Kemen- terian Keuangan pun coba diurai lebih lanjut oleh KPK melalui pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Penyidik KPK meminta keterangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy selama lebih kurang dua jam pada Kamis (23/8/2018) di Gedung KPK, Jakarta. Ia akhirnya memenuhi panggilan KPK setelah sempat tak hadir pada pemanggilan Senin (20/8). Ia diperiksa sebagai saksi untuk Aming Santono, anggota DPR yang ditangkap KPK pada 4 Mei lalu bersama pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Pumomo.

’’Saat ini kami mengurai bagaimana hubungan antara pihak
daerah yang nanti mendapat alokasi anggaran dan relasinya dengan pihak Kementerian Keuangan. Lalu, apakah ada pengaruh dari politisi-politisi tertentu. Ini yang menjadi perhatian KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Seusai pemeriksaan, Romahurmuziy mengaku diminta menjawab 16 pertanyaan. ’’Sekitar 10 pertanyaan berkaitan dengan perkara, tapi lebih pada pertanyaan tentang tugas pokok dan fungsi kepengurusan di PPP. Ini berkaitan karena ada fungsionaris PPP yang sebelumnya juga sudah diperiksa,” ujar Romahurmuziy.

Pekan lalu, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono dimintai keterangan terkait uang Rp 1,4 miliar dalam bentuk dollar Singapura dan dokumen mengenai dana perimbangan yang ditemukan di rumahnya.

Selain Romahurmuziy, KPK juga memeriksa Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Harisatyaka, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rukijo, dan Kabid Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya A Jamaludin. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan dari sedikitnya enam kepala daerah. (IAN)

menu
menu