Sumber berita: KOMPAS, NO 002 THN 54, JUMAT 29 JUNI 2018

Sumber foto: Istimewa

KPU: Tunggu Penetapan Hasil

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum mengimbau kandidat dan pendukung untuk menunggu penetapan hasil penghitungan suara sebelum menyatakan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Hasil rekapitulasi suara di tingkat pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati dan wali kota akan ditetapkan KPU pada awal Juli.

Sesuai jadwal, tahapan, dan program pilkada serentak 2018, rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan kota untuk pemilihan bupati dan wali kota akan dilaksanakan pada 4-6 Juli. Sementara rekapitulasi dan pengumuman di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dilakukan pada 7-9 Juli.
Anggota KPU, Ilham Saputra, dihubungi dari Jakarta, Kamis (28/6/2018), mengimbau semua pihak untuk menunggu rekapitulasi KPU, termasuk di daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal.

Terkait pilkada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdasar hitung cepat sejumlah lembaga survei disebut dimenangi kotak kosong, Ilham menyampaikan, jika hasil rekap KPU juga sama, pemilihan berikutnya ditunda hingga 2020. ’’Sesuai UU Pilkada, pemilihan diselenggarakan setahun setelahnya, tetapi karena 2019 ada pemilu, kemungkinan akan diselenggarakan pada 2020,” katanya.

Secara umum Ilham menuturkan, pilkada terselenggara dengan baik. Namun, KPU menghadapi pemungutan suara ulang dan susulan. Sebagian disebabkan persoalan keamanan, bencana alam, serta kesalahan yang dilakukan petugas di tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu menjadi bahan evaluasi KPU.

Coblos ulang di 64 TPS

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, potensi pemungutan dan penghitungan suara ulang ada di 64 tempat pemungutan suara di 10 provinsi.

Girindra Sandino, Sekretaris Jenderal Serikat Kerakyatan Indonesia yang juga peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu, mencatat kelalaian penyelenggara di tingkat bawah, terutama di TPS. Dia menyebut, di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara, ada temuan penyelenggara di TPS yang tak memahami surat edaran KPU terkait, pemungutan dan penghitungan surat suara. Selain itu, ada ketidakpahaman petugas TPS dalam mengisi formulir serta menentukan sah tidaknya surat suara jika ada coblosan lebih dari satu.

Terkait dengan baru akan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Mei 2019, Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Ak- mal M Piliang di Jakarta mengatakan, Kemendagri belum akan menunjuk penjabat Wali Kota Makassar.

Penunjukan dilakukan jika hasil rapat pleno KPU atas hasil pilkada di kota itu selesai.
Keunggulan kotak kosong berdasarkan hasil hitung sejumlah lembaga, ujar Akmal, tak akan jadi patokan bagi pemerintah pusat menunjuk pelaksana tugas sementara atau penjabat wali kota di tengah masih berlangsungnya penghitungan suara.

Dari pilkada di Jawa Timur, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang mengunggulkan Khofifah Indar Para- wansa-Emil Elestianto Dardak sebesar 53 persen berbanding 46 persen suara untuk Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno, pengajar FISIP Universitas Air- langga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, menilai, peroleh- an suara itu menunjukkan keseimbangan.

Menanggapi keunggulan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruz- hanul Ulum dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan, keberhasilan dua pasangan cagub-cawagub Jabar itu menjadi cermin kesabaran dan efektivitas mesin partai pendukung.

Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menemukan dugaan tindak pidana politik uang dalam’ Pilkada Kabupaten Temanggung. Temuan itu berupa uang di dalam amplop di 14 kecamatan yang dibagikan kepada pemilih selama tiga hari masa tenang.

 

menu
menu