Sumber berita: KOMPAS, NO 029 THN 54, KAMIS 26 JULI 2018

Sumber foto: Kompas

KPU Kaji Syarat Baru Calon Anggota DPD

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum masih mengkaji regulasi, waktu, dan cara mengimplementasikan syarat baru bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tambahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, yakni bukan pengurus partai politik. KPU juga mencari titik temu tahapan pencalonan DPD dengan DPR dan DPRD guna memfasilitasi jika ada calon anggota DPD berlatar pengurus parpol memutuskan tetap berada di parpol lalu mencalonkan diri jadi anggota DPR.

Syarat calon anggota DPD bukan merupakan pengurus parpol di tingkat pusat ataupun struktur terendah di parpol muncul dari putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu pada 23 Juli. Calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol, harus membuat surat pengunduran diri dari parpol.

’’Kami sudah meminta Biro Hukum dan Biro Teknis KPU untuk mengkaji apa saja yang harus dilakukan, terkait Peraturan KPU perlu diubah atau tidak. Kalau perlu di bagian mana diubah serta perlu konsultasi atau tidak dengan DPR dan Pemerintah,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut dia, calon anggota DPD tidak dilarang untuk mengundurkan diri dari proses pemilihan. Sementara itu, calon anggota legislatif juga masih bisa mengundurkan diri atau diganti jika belum memenuhi syarat sampai tanggal 31 Juli.

Pada saat bersamaan, KPU juga harus menelusuri nama-nama calon anggota DPD yang berlatar belakang pengurus partai politik. Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan, KPU mendapatkan informasi bahwa di antara anggota DPD periode ini, ada 78 orang yang merupakan pengurus partai politik.

Namun, KPU juga masih harus menelusuri nama-nama mereka, sekaligus menelisik apakah mereka juga kembali mencalonkan diri.

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurnia- wan, mengingatkan para pemangku kepentingan pemilu bahwa jika mengikuti logika putusan MK, perbaikan berkas calon anggota DPD hanya untuk dua tujuan, yakni calon mundur dari kepengurusan parpol atau mundur dari calon anggota DPD. ”Ini tidak baik untuk edukasi pemilih. Seolah orang hanya mencari jabatan tidak sejak awal menyatakan komitmen memperjuangkan daerah untuk DPD. DPR itu wilayah peijuangan yang berbeda,” kata Erik.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam Forum Konsolidasi untuk Pemilih Berdaulat dalam pernyataan bersama di Gedung Bawaslu, Jakarta, menghargai putusan MK terkait calon anggota DPD. Putusan tersebut dinilai mengembalikan basis representasi DPD kepada kepentingan rakyat daerah serta menghindarkan' DPD dari kooptasi partai politik.

Menyerap masukan
Ketua Umum. Partai Hanura Oesman Sapta Odang, yang juga calon anggota DPD dari Kalimantan Barat, belum mengambil sikap. Oesman yang juga Ketua DPD mengatakan, dia masih menyerap masukan berbagai pihak. Dia juga menunggu keputusan KPU atas putusan MK.

”Kita tunggu, apakah KPU memberlakukan putusan MK itu pada Pemilu 2019 atau Pemilu 2024,” ujarnya (GAL/APA)

 

menu
menu