Sumber berita: KOMPAS. N0 68 THN-54 RABU 05 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Sindonews.com

KPU Meminta Data yang Jelas

Komisi Pemilihan Umum meminta data 25 juta pemilih ganda yang disebut tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Masalah ini perlu diperjelas karena berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap Pemilu 2019.

 

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap untuk mengecek 25 juta data pemilih ganda yang dipersoalkan anggota koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, untuk itu, KPU butuh identitas jelas dari data ganda tersebut.

’’Kami memerlukan data by name dan by address untuk dilakukan pengecekan agar tuduhan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh yang menuduh. Sebab, jika tuduhannya hanya jumlah, ini bisa menjadi fitnah,” kata anggota KPU, Evi No- vida Ginting, di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Evi Novida Ginting mengatakan, KPU akan tetap melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) nasional pada Rabu ini. ’’Kami ini bicara soal data. Jika hanya jumlah yang diadukan, tidak bisa kami proses,” ujarnya.

Tim koalisi Prabowo-Sandiaga Uno menolak penetapan DPT pemilu serentak 2019 oleh KPU yang, menurut rencana, digelar hari ini. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, dari 137 juta daftar pemilih sementara (DPS), ada 25 juta yang tercatat secara ganda, bahkan satu nama dapat tercatat hingga 11 kali (Kompas, 4/9/2018).

Eriko Sotarduga, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masuk dalam koalisi Joko Wido- do-Ma’ruf Amin, mengatakan, jika memang ada simpang siur dan kesalahan data pemilih, keberatan itu perlu diajukan ke KPU. ’’Silakan diajukan, tentunya kalau ada bukti-bukti. Kalau ternyata tidak ada, tentunya semua bisa berjalan dan berlanjut seperti biasa,” katanya

’’Alangkah sayangnya proses demokrasi kita jika diiringi tanda tanya Maka, segala keraguan dan keberatan, kami tidak ada masalah,” ujar Eriko.

Sementara anggota Bawaslu, M Afifuddin, mengatakan, pihaknya akan menunggu rapat pleno rekapitulasi DPT pada hari ini.

Tanggung jawab
Menurut Evi Novida Ginting, KPU bekerja dengan menjalankan prosedur dan tahapan secara bertanggung jawab. KPU juga membuka peluang bagi publik untuk mencermati dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih, mulai dari DPS, DPS hasil perbaikan (DPSHP), hingga DPT.

’’Kami juga membuka akses terhadap data pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Maka, peserta pemilu dalam setiap tahapan dapat memberikan tanggapan yang signifikan terkait proses pemuta- khiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU di bawah pengawasan Panwas dan Bawaslu,” kata Evi Novida Ginting.

Meskipun demikian, kubu Prabowo-Sandiaga meminta KPU tidak menetapkannya pada hari ini. KPU diajak untuk kembali menyisirnya supaya data itu betul-betul akurat. ’’Harapannya, KPU tidak cepat-cepat menetapkan, kemudian mari kita sama- sama memperbaiki, menyisir ulang, agar daftar pemilih saat ditetapkan betul-betul sempurna,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Suftni Dasco Ahmad.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, daftar pemilih yang digunakan oleh KPU bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi, bisa saja KPU sudah berusaha untuk menyisir daftar pemilih dari kemungkinan pemilih ganda, tetapi masih saja ada data ganda yang luput dari penyisiran oleh KPU.

Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira mengatakan, penyelewengan data pemilih ganda berpotensi dilakukan oleh siapa pun saat pemilu. Ia pun meminta persoalan ini dapat segera dicek dan diluruskan oleh KPU. Kemendagri juga harus menyelesaikan persoalan perekaman KTP elektronik yang penyebarannya belum merata.

’’Masih ada cukup waktu, masih ada beberapa bulan sampai April 2019, dan ini harus segera diatasi. KPU harus cek data daftar pemilih dan Kemendagri atasi persoalan KTP elektronik yang belum selesai. Kita tidak mau persoalan DPT ini jadi gangguan pada pemilu nanti,” katanya.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, mengatakan, jika dugaan data pemilih ganda itu benar, hal itu bisa membahayakan demokrasi karena berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kontestasi pemilu.

”Ini perlu segera dibereskan. Kami ingin berkontestasi secara adil pada pemilu nanti, jangan sampai ada duplikasi. Kami ingin menggunakan data pemilih yang akurasinya tepat,” ujarnya.(APA,’R» AGE)

 

menu
menu