Sumber berita: KOMPAS, NO 329 THN 53,SELASA 5 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS, NO 329 THN 53,SELASA 5 JUNI 2018

KPU Tetap Kirim PKPU Pencalonan

Meski terancam tak diundangkan oleh Kemenkumham, KPU telah mengirim kan Peraturan KPU yang isinya melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif ke Kemenkumham. Langkah KPU ini didukung KPK.


JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum tetap mengirim rancangan Peraturan KPU terkait Pencalonan Anggota Legislatif ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah munculnya kabar bahwa kementerian itu akan menolak mengundangkan PKPU tersebut. KPU masih meyakini pelarangan bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak melanggar undang-undang.

KPU mengirimkan berkas PKPU Pencalonan Anggota Legislatif tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan PKPU Kampanye, Senin (4/6/2018). Dua PKPU lainnya, yakni terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta PKPU Dana Kampanye, masih akan diperbaiki dan ditargetkan bisa dikirim ke Kemenkumham pada Kamis ini.

Dalam PKPU Pencalonan Anggota Legislatif itu, KPU tetap mencantumkan Pasal 7 Ayat 1 Huruf H yang berisi bahwa calon anggota legislatif bukan bekas terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

’’Selama ini praktik PKPU, begitu kami kirim, sepanjang secara administrasi tidak ada masalah, diundangkan. Praktik selama ini begitu,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU di Jakarta, kemarin.

Hari ini, KPU akan bertemu dengan Kemenkumham untuk membahas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang sudah diundangkan pada 12 April. Dalam PKPU itu, KPU juga memasukkan klausul yang melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota DPD.

Menolak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan akan menolak mengundangkan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat aturan tentang larangan bagi bekas terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di pemilu.

Yasonna mengatakan, hak politik seseorang bisa dihilangkan atau dicabut jika melalui keputusan pengadilan. KPU tidak berwenang menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri di pemilu. Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang seorang bekas terpidana korupsi mencalonkan diri. ’’Saya jangan dipaksa menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya

Ia mengatakan, Kemenkumham akan memanggil dan meminta KPU mengubah konten tentang larangan bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Alasannya, aturan itu bertentangan dengan UU Pemilu dan tidak sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konsitusi pada 2015 yang memperbolehkan bekas narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada.

’’Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah. Bahwa tujuan (dari PKPU) itu baik, kita sepakat. Namun, pasti ada cara lain dengan tidak perlu menabrak UU karena menghilangkan hak politik orang itu bukan kewenangan PKPU, tetapi UU dan putusan hakim,” ucap Yasonna

Arief menolak berpolemik soal ada wacana Kemenkumham untuk tidak mengundangkan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif. KPU akan menunggu respons dari Kemenkumham atas PKPU yang sudah dikirimkan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung langkah KPU dalam upaya melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

’’Pembatasan ruang gerak untuk terpidana korupsi itu penting diatur. Hal itu antara lain lewat putusan pengadilan, tetapi bisa juga melalui cara lain, antara lain yang dilakukan KPU. KPK mendukung pembatasan yang diusulkan KPU tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sementara itu, menurut anggota KPU, Wahyu Setiawan, KPU sudah mulai mempersiapkan diri untuk mematangkan argumentasi hukum sebagai antisipasi jika ada pihak-pihak yang menguji klausul pelarangan pencalonan bekas narapidana kasus korupsi itu ke Mahkamah Agung. KPU sudah mulai berdiskusi dengan akademisi, pemerhati, dan ahli hukum tata negara untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh. (GAL/AGE/IAN)

menu
menu