Sumber berita: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

KPU Usul Pemerintah Revisi UU Pemilu

Perbedaan pendapat ini, kata Arief. teriadi saat KPU bertemu de
ngan Kemenkumham pada Selasa pagi. Karena itu, KPU mengusulkan ada dua cara yang ditempuh. "Maka saya usul, KPU mengatur larangan itu lewat PKPU sebab kami kan bukan pembuat undang-undang. Kemudian, pemerintah melakukan perbaikan undang-undang dengan memasukkan aturan itu di undang- undang. Jadi, sama-sama beijalan," ujar dia.

Arief juga meminta Kemenkumham segera mengesahkan draf PKPU tersebut. Menurut Arief, tugas KPU adalah melaksanakan kegiatan tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu sudah diatur secara ketat dalam undang-undang. Arief juga meminta agar Kemenkumham memprioritaskan pembahasan draf PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan begitu, draf PKPU itu bisa segera diundangkan. "Saya harap soal PKPU ini jadi prioritas, dan segeralah (diundangkan). Sebab, semua tahapan harus beijalan tepat waktu," katanya menegaskan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyarankan pemerintah berinisia- tif mengubah aturan dalam undang- undang pemilu jika menganggap usulan soal larangan caleg dari mantan narapidana korupsi bertentangan dengan aturan di atasnya. Perubahan aturan ini bisa dilakukan dengan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 atau menerbitkan perppu.

"Kalau KPU dianggap melanggar undang-undang karena secara legal formal, harfiah, tidak ada bunyi- bunyian bahwa mantan narapidana
korupsi itu dilarang nyaleg, mestinya pembentuk undang-undang segera berinisiatif mengubah aturan ini," ujar Hasyim.

Perubahan ini, lanjut dia, bisa dilakukan dengan inisiatif Presiden, yakni melalui perppu atau merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 20x7. Sebab, selama ini KPU selalu disebut sebagai pihak yang melanggar ketentuan undang-undang di atasnya. Jika ada inisiatif mengubah undang-undang, bisa lebih menegaskan tafsir Pasal 240 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal itu saat ini ini hanya mengatur tentang diperbolehkannya mantan narapidana mencalonkan sebagai caleg sepanjang mengumumkan statusnya kepada masyarakat.

Sementara itu, jika ada perubahan undang-undang dalam be- nyuk perppu, nantinya akan lebih efisien. Sebab, perppu tidak membutuhkan pemberian nomor dari Kemenkumham sehingga tidak perlu waktu lama untuk disahkan. Larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg diatur dalam draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkumham. Larangan ini tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf (h), berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba' kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna

 

Hamonangan Laoly mengatakan, ia tidak akan menandatangani draf PKPU tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk Pileg 2019. Yasonna beralasan, substansi yang dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU. "Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, Kementerian Hukhm dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan menjelaskan kepada KPU bahwa draf PKPU tersebut tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, PKPU tersebut juga tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah menganulir pasal mantan narapidana ikut dalam pilkada pada 2015 lalu.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan Menkumham tetap menandatangani draf PKPU yang diajukan KPU. Dalam menandatangani aturan tersebut, Menkumham memberi catatan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU. "Saya usul Menkumham memberikan catatan dalam mengundangkan itu bahwa menurut Kemenkumham atau pemerintah, PKPU itu bertentangan dengan UU di atasnya, dijelaskan bolehlah sehingga mengakhiri kontroversi," ujar Arsul. ■ ed: agus raharjo

" required="">

DIAN ERIKA NU6RAHENY FAUZIAH MURSID

Revisi UU Pemilu untuk mengakomodasi larangan napi nyaleg.

JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Selain melalui UU, KPU juga menyarankan jalan lain agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menegaskan larangan ini.

Menurut Arief, secara ide dan substansi, semua pihak mendukung pemberantasan korupsi dalam pemilu. Namun, yang memunculkan perdebatan dan pertentangan antara KPU, DPR, maupun pemerintah adalah soal pengaturannya. Selama ini KPU menilai draf Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan ini merupakan langkah afektif, efisien, dan cepat.

"Kemudian rekan-rekan di Ke- menterian Hukum dan HAM (Ke- menkumham) menyatakan kalau aturan ini harus dimasukkan di dalam undang-undang," tutur Arief kepada wartawan di kantor Kemen- kumham, Selasa (5/6).

Perbedaan pendapat ini, kata Arief. teriadi saat KPU bertemu de
ngan Kemenkumham pada Selasa pagi. Karena itu, KPU mengusulkan ada dua cara yang ditempuh. "Maka saya usul, KPU mengatur larangan itu lewat PKPU sebab kami kan bukan pembuat undang-undang. Kemudian, pemerintah melakukan perbaikan undang-undang dengan memasukkan aturan itu di undang- undang. Jadi, sama-sama beijalan," ujar dia.

Arief juga meminta Kemenkumham segera mengesahkan draf PKPU tersebut. Menurut Arief, tugas KPU adalah melaksanakan kegiatan tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu sudah diatur secara ketat dalam undang-undang. Arief juga meminta agar Kemenkumham memprioritaskan pembahasan draf PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan begitu, draf PKPU itu bisa segera diundangkan. "Saya harap soal PKPU ini jadi prioritas, dan segeralah (diundangkan). Sebab, semua tahapan harus beijalan tepat waktu," katanya menegaskan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyarankan pemerintah berinisia- tif mengubah aturan dalam undang- undang pemilu jika menganggap usulan soal larangan caleg dari mantan narapidana korupsi bertentangan dengan aturan di atasnya. Perubahan aturan ini bisa dilakukan dengan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 atau menerbitkan perppu.

"Kalau KPU dianggap melanggar undang-undang karena secara legal formal, harfiah, tidak ada bunyi- bunyian bahwa mantan narapidana
korupsi itu dilarang nyaleg, mestinya pembentuk undang-undang segera berinisiatif mengubah aturan ini," ujar Hasyim.

Perubahan ini, lanjut dia, bisa dilakukan dengan inisiatif Presiden, yakni melalui perppu atau merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 20x7. Sebab, selama ini KPU selalu disebut sebagai pihak yang melanggar ketentuan undang-undang di atasnya. Jika ada inisiatif mengubah undang-undang, bisa lebih menegaskan tafsir Pasal 240 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal itu saat ini ini hanya mengatur tentang diperbolehkannya mantan narapidana mencalonkan sebagai caleg sepanjang mengumumkan statusnya kepada masyarakat.

Sementara itu, jika ada perubahan undang-undang dalam be- nyuk perppu, nantinya akan lebih efisien. Sebab, perppu tidak membutuhkan pemberian nomor dari Kemenkumham sehingga tidak perlu waktu lama untuk disahkan. Larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg diatur dalam draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkumham. Larangan ini tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf (h), berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba' kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna

 

Hamonangan Laoly mengatakan, ia tidak akan menandatangani draf PKPU tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk Pileg 2019. Yasonna beralasan, substansi yang dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU. "Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, Kementerian Hukhm dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan menjelaskan kepada KPU bahwa draf PKPU tersebut tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, PKPU tersebut juga tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah menganulir pasal mantan narapidana ikut dalam pilkada pada 2015 lalu.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan Menkumham tetap menandatangani draf PKPU yang diajukan KPU. Dalam menandatangani aturan tersebut, Menkumham memberi catatan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU. "Saya usul Menkumham memberikan catatan dalam mengundangkan itu bahwa menurut Kemenkumham atau pemerintah, PKPU itu bertentangan dengan UU di atasnya, dijelaskan bolehlah sehingga mengakhiri kontroversi," ujar Arsul. ■ ed: agus raharjo

menu
menu