Sumber berita: KOMPAS. N0 50 THN-54 KAMIS 16 AGUSTUS 2018

Sumber foto: OMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO | Perawatan Rutin Gardu Induk PLN – Petugas PT PLN (Persero) melakukan perawatan piranti Bay Kopel di Gardu Induk 150 kV di Kecamatan Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Kurangi Impor, Proyek Dikaji

JAKARTA, KOMPAS –PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mengkaji seluruh proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Kajian ini menyusul instruksi Presiden Joko Widodo agar PT Pertamina (Persero) dan PLN menahan impor barang modal berbagai proyek infrastruktur.

Sejalan dengan instruksi itu, Pertamina juga diminta membeli minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor di Indonesia.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman menyebutkan, instruksi Presiden tersebut tidak akan mengganggu atau menghentikan proyek yang sedang berjalan. Namun, PLN akan menyesuaikan sambil menunggu daftar barang yang tidak boleh diimpor untuk kebutuhan proyek pembangkit 35.000 megawatt (MW) tersebut.

PLN juga akan memetakan barang-barang apa saja yang dapat dipenuhi di dalam negeri. “Terus terang masih kami petakan karena ada permintaan menunda. Yang ditunda itu adalah proyek-proyek yang Ibu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) bilang belum finansial close. Untuk proyek yang sudah berjalan, tidak bisa, dong, dihentikan. Kondisi ini yang membuat PLN harus berhitung ulang,” ujar Syofvi, Rabu (15/8/2018), di Jakarta.

Syofvi menambahkan, terkait barang impor untuk proyek-proyek PLN, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada jaringan distribusi sudah lebih dari 50 persen. Namun, untuk jaringan transmisi dan gardu induk, angka TKDN berkisar 30-40 persen. Sementara, mesin pembangkit berskala besar masih diimpor.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, per Juni 2018, pada proyek 35.000 MW, sebesar 2.278 MW sudah beroperasi, 16.523 MW sedang dalam tahap konstruksi, serta sisanya dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan penandatanganan kontrak jual beli tenaga listrik.

Minyak mentah
Sementara itu, terkait instruksi pembelian minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor di Indonesia, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh kontraktor minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia. Menurut dia, produksi minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor di Indonesia sebanyak 225.000 barrel per hari. Angka tersebut merupakan bagian dari produksi minyak mentah sebanyak 775.000 barrel per hari.

“Produksi kita kan 775.000 barrel per hari. Yang dipakai Pertamina 550.000 barrel per hari dan yang menjadi bagian kontraktor 225.000 barrel per hari. Ini (bagian kontraktor) yang akan dibeli Pertamina,” kata Djoko.

Djoko mengakui, bisa saja minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor sudah dikontrak untuk dibeli oleh pembeli lain. Akan tetapi, ada mekanisme lelang penjualan minyak mentah, termasuk memungkinkan ada kecocokan harga dengan Pertamina selaku calon pembeli.

Kementerian ESDM juga menyiapkan payung hukum -seandainya diperlukan- dalam mekanisme pembelian minyak mentah bagian kontraktor oleh Pertamina.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, prinsip pembelian minyak mentah -yang menjadi bagian kontraktor- oleh Pertamina tersebut untuk mengurangi impor. Menurut dia, cara tersebut lebih efisien ketimbang impor yang perlu waktu pengangkutan dari negara asal. Adapun acuan harga pembelian berdasar harga minyak Indonesia (ICP) yang ditentukan pemerintah setiap bulannya.

“Kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barrel per hari. Kemampuan kilang dalam negeri sebanyak 800.000 barrel per hari. Sisanya didapat dari impor (berbentuk bahan bakar minyak maupun minyak mentah),” kata Adiatma.

Terkait peningkatan cadangan devisa di sektor ESDM, pemerintah menetapkan lima langkah. Kelima langkah tersebut adalah pembelian minyak mentah bagian kontraktor, pemanfaatan biodiesel, penambahan kuota ekspor batubara sebanyak 100 juta ton, pemanfaatan TKDN sektor hulu migas dan ketenagalistrikan, serta digitalisasi pada penyaluran BBM bersubsidi.

Pada transaksi berjalan triwulan II-2018, neraca minyak defisit 4,4 miliar dollar AS. Defisit itu dipicu impor minyak sebanyak 6,5 miliar dollar AS.

 

menu
menu