Sumber berita: KOMPAS. N0 48 THN-54 RABU 15 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

KY Tetap Buka Jalur Hakim Nonkarier

Peluang ahli atau praktisi hukum untuk menjadi hakim agung tetap terbuka. KY memutuskan untuk tetap merekrut calon hakim agung dari jalur ini meski ada permintaan dari MA agar mengutamakan hakim karier.

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Yudisial memutuskan tetap membuka pendaftaran calon hakim agung dari jalur nonkarier kendati ada permintaan khusus dari Mahkamah Agung untuk menyeleksi calon hakim agung dari jalur karier. KY tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim agung berasal dari jalur karier dan nonkarier.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pleno KY, Selasa (14/8/2018), di Jakarta. Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengatakan, dua jalur pendaftaran calon hakim agung itu dibuka untuk memenuhi MA yang memerlukan delapan hakim agung pada semester kedua tahun ini. Rinciannya, kamar perdata 3 orang, kamar pidana 1 orang, kamar agama 1 orang, kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak 1 orang, dan kamar militer 2 orang.

”Besok (Rabu) pembukaan seleksi calon hakim agung akan kami umumkan. KY tetap membuka pendaftaran untuk calon hakim nonkarier, tetapi tentu saja dengan keahlian khusus,” kata Maradaman.

Sebelumnya, pimpinan MA sudah tiga kali meminta agar KY menyeleksi calon hakim agung dari jalur karier. MA mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan KY memenuhi kebutuhan hakim agung sesuai dengan permintaan MA.

Sebagai sebuah permintaan, KY selaku lembaga yang berwenang menyeleksi calon hakim agung punya hak untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan dari MA itu. Menurut Maradaman, KY telah mendalami putusan MK yang dijadikan landasan MA meminta calon hakim agung dari jalur hakim karier.

”Tidak ada yang secara eksplisit melarang itu (hakim dari jalur nonkarier). Di pertimbangan putusan MK memang betul dinyatakan kalau hakim nonkarier itu diperlukan, perekrutan bisa dilakukan. Akan tetapi, hal itu tidak ada di dalam amar putusannya sehingga tentu tak bisa dieksekusi. Hal itulah yang menjadi pertimbangan kami mengapa seleksi dari jalur nonkarier tetap dibuka,” ujarnya.

Keputusan KY untuk tetap membuka peluang bagi nonhakim menjadi hakim agung didukung sebagian Komisi III DPR. MA diminta tidak menutup pintu bagi masuknya hakim nonkarier.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan mengatakan, calon hakim agung nonkarier dimunculkan pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) karena keberadaannya bisa memperkuat MA dalam menangani perkara yang kian kompleks.

Berangkat dari filosofi itu, ujarnya, tak tepat jika MA kemudian menutup pintu masuknya hakim dari nonkarier. Langkah MA yang mendikte KY ini pun dinilai Trimedya tidak tepat. Ia menyarankan kedua lembaga perlu bertemu dan mencari solusi. Jika memang MA tidak membutuhkan hakim nonkarier, MA harus menjelaskan alasannya.

”Keberadaan hakim nonkarier masih dibutuhkan, terutama mereka yang memiliki keahlian khusus, seperti perpajakan atau pasar modal,” ujarnya.

Percepatan penanganan
Dalam setahun, perkara yang masuk ke MA lebih dari 17.000. Kalau nanti yang masuk hakim nonkarier yang tidak pernah membuat putusan, tentu mesti butuh waktu belajar lagi di MA. MA memerlukan percepatan putusan untuk menangani perkara sebanyak itu sehingga ada pesanan supaya hakim agung yang direkrut itu dari jalur karier,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, permintaan khusus hakim karier ke KY dilakukan karena ada kebutuhan penanganan perkara di MA. MA tidak keberatan ada hakim agung dari jalur nonkarier sepanjang memiliki keahlian khusus yang tak dimiliki hakim agung lain.

Kinerja Mahkamah Agung Sepanjang 2017
”Dalam setahun, perkara yang masuk ke MA lebih dari 17.000. Kalau nanti yang masuk hakim nonkarier yang tidak pernah membuat putusan, tentu mesti butuh waktu belajar lagi di MA. MA memerlukan percepatan putusan untuk menangani perkara sebanyak itu sehingga ada pesanan supaya hakim agung yang direkrut itu dari jalur karier,” kata Abdullah.

Kendati demikian, MA menyerahkan perekrutan ke KY. ”Ini, kan, hanya permintaan MA, sedangkan yang merekrut KY. MA itu hanya pengguna, yang merekrut adalah KY dan disetujui DPR. Jadi, semuanya terpulang kepada KY. Sekarang MA kebutuhannya adalah memutus perkara dengan cepat sehingga meminta hakim dari jalur karier,” kata Abdullah.
(REK/APA)

 

menu
menu