Sumber berita: MAJALAH TEMPO, 30 JULI-5 AGUSTUS 2018

Sumber foto: http://news.metrotvnews.com | Aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng Barat, Jakarta Barat,

Laporan Keuangan Pemerintah DKI

BEGITU dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober tahun lalu, Sandiaga Uno membentuk tim yang ia beri nama ’’Road to WTP” dan langsung memimpinnya. Anggotanya terdiri atas para pejabat pelbagai dinas, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, dan sepuluh orang anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tim ini harus bekerja memperbaiki laporan keuangan DKI Jakarta dengan target mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sepuluh anggota IAI itu berada dalam komando Ilya Avanti, 59 tahun. Ia guru besar Universitas Padja- djaran, Bandung, yang kini menjabat Komisaris Utama Bank DKI. Sebelumnya, ia auditor utama di BPK. Ilya tak lain promotor program doktor Kepala BPK Moerma- hadi Soerja Djanegara di Unpad.

Dengan pengalamannya itu, Ilya menghela tim ini memperbaiki laporan keuangan Jakarta selama delapan bulan, terutama pencatatan aset yang membuat predikat laporan keuangan DKI paling mentok wajar dengan pengecualian (WDP) selama 2013- 2016. Ada banyak temuan BPK dalam laporan keuangan DKI yang bermasalah selama Jakarta dipimpin Joko Widodo hingga Dja- rot Saiful Hidayat itu. Tahun lalu, ada 6.000 temuan audit yang harus dibereskan pemerintah. ”Ini masalah pelik sehingga harus dikeroyok,” kata Sandiaga, pekan lalu.

Hasilnya moncer. BPK puas terhadap laporan itu dan memberikan WTP pada Mei lalu. Sandiaga sedang menunaikan umrah ketika BPK mengumumkan status baru itu dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Ia bersujud syukur di depan Ka’bah ketika mendengar pengumuman BPK tersebut.

Masalahnya, banyak yang ragu terhadap predikat itu. Bahkan Moermahadi Soeija Djanegara. Kepada beberapa koleganya, Kepala BPK ini mengatakan laporan keuangan BPK paling mentok hanya mendapatkan WDP. Ia selalu menghindar setiap kali akan dimintai konfirmasi soal itu. ’’Masalah opini keuangan DKI wewenang tim pemeriksa yang semuanya ada di BPK perwakilan DKI,” ujarnya, melalui pesan tertulis.

Menurut seorang koleganya, penilaian Moermahadi itu bertolak dari masih amburadulnya pengelolaan aset di Jakarta, yang tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya soal pembelian Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang belum beres. Pada 2014, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membeli rumah sakit ini senilai Rp 775 miliar untuk dijadi
kan rumah sakit kanker.

BPK menilai harga itu terlampau mahal % Rp 191 miliar karena pemerintah berpatokan pada nilai jual obyek pajak di dalam lo- § kasi rumah sakit. Menurut BPK, basis peng- 2 hitungan harga semestinya memakai nilai jual obyek pajak jalan kampung di belakang rumah sakit yang lebih murah. Dalam rekomendasi, BPK meminta pemerintah menagih kelebihan pembayaran itu.
Pada 23 Agustus 2017, Gubernur Dja- rot Saiful Hidayat menagih kelebihan itu.

Namun Yayasan Sumber Waras menolaknya karena merasa tak ada yang salah dalam transaksi tersebut. Gubernur berganti, Sandiaga kembali menagih kelebihan itu setelah menjadi wakil gubernur. ’’Sebelumnya tak ada yang menagih,” katanya.

Aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, 19 Juli lalu.

Yayasan tetap menolaknya

Sandiaga kemudian memanggil pengelola Yayasan untuk merundingkan penyelesaiannya. Seusai diskusi yang panjang dan alot, kedua pihak sepakat memakai opsi terakhir, yakni membatalkan jual-beli. ’’Kalau kami bayar berarti kami salah,” ujar Ketua Yayasan Sumber Waras Safzen Noer- din. ’’Kalau transaksinya dibatalkan harus melalui pengadilan.”

Masalahnya, proses pembatalan ke pengadilan belum dilakukan oleh pemerintah. Walhasil, pembelian Sumber Waras yang dipersoalkan BPK masih menggantung. Rekomendasi BPK mengambil kembali uang tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan pemerintah Jakarta.

Toh, ketika BPK Jakarta yang mengaudit laporan keuangan pemerintah DKI, para auditor memaklumi kekacauan pembelian tersebut. Tak seperti di zaman Basuki, BPK menilai urusan Sumber Waras sudah klir. ’’Kami nilai dari sisi kepatuhan,” ujar pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPK Jakarta, Aryo Seto Bomantari. ’’Sepanjang masalah itu diungkapkan dan dilaporkan, tidak jadi masalah.”

Belum lagi pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat, seluas 4,6 hektare tahun 2015 senilai Rp 668 miliar. BPK menemukan tanah itu ternyata dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan sejak 1980. Karena tertarik pada lahan itu untuk rumah susun guna menampung masyarakat yang kampungnya digusur karena ilegal, pemerintah membelinya dari Toeti Noezlar Soekarno melalui Rudy Hartono Iskandar, pedagang mobil mewah. Kisruh ini masih disidangkan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Ketika Tempo menyambangi lahan itu, sejumlah orang berbadan tegap yang menjaganya keluar menghardik. Mereka adalah orang-orang PT Sabar Ganda milik pengusaha D.L. Sitorus, pebisnis asal Medan yang tepergok jalan-jalan naik pesawat ketika ia menjadi pesakitan di penjara Cirebon, Jawa Barat. Sabar Ganda merupakan pihak ketiga yang juga mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut. Dalam audit 2015-2016, BPK memakai temuan sengketa ini untuk memberikan rapor merah terhadap Laporan Keuangan DKI Jakarta.

 

menu
menu