Sumber berita: KOMPAS. N0 75 THN-54 kamis 13 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Inikata.com

Legislatif Juga Jadi Target

Pemilu 2019 yang digelar serentak membuat partai mesti menyeimbangkan perjuangan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Hal ini membuat beberapa partai menyusun strategi berbeda.

 

JAKARTA, KOMPAS - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak hanya menargetkan kemenangan di pemilihan presiden, tetapi juga pemilu legislatif. Penguasaan kursi di DPR diharapkan memperkuat pemerintahan Prabowo- Sandiaga

Dalam pertemuan di rumah Yudhoyono di Jakarta, Rabu (12/9/2018), Prabowo dan Yudhoyono membahas sinergi antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat Pembahasan itu meliputi tema-tema kampanye, narasi, dan rencana keija dalam masa kampanye yang dimulai 23 September mendatang.

Dari pertemuan itu, Prabowo mengatakan, semua partai politik pendukung, termasuk Partai Demokrat, akan beijuang meraih suara terbanyak. "Beliau (Yudhoyono) jelaskan langkah perjuangan harus seimbang antara di pilpres dan parpol yang beijuang di pemilu legislatif (pileg). Keberhasilan pemerintah di eksekutif juga didukung legislatif yang kuat,” ujar Prabowo yang dalam pertemuan itu didampingi Sandiaga Sedangkan Yudhoyono ditemani Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Ha- rimurti Yudhoyono.

Terkait sejumlah petinggi Partai Demokrat yang mendukung pasangan bakal capres dan bakal cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Agus menyatakan, Partai Demokrat tetap solid mendukung Prabowo-Sandiaga hingga Pemilu 2019. Ia menegaskan, Demokrat punya kedaulatan di mekanisme internal untuk memproses setiap kader yang tak sejalan dengan kebijakan partai.

Dua kaki
Dengan pileg dan pilpres yang digelar serentak pada Pemilu 2019, menurut Agus, kader Partai Demokrat harus beijuang dengan dua kaki. ’’Kaki kanan kami
ingin yakin pilpres menang, sedangkan di kaki kiri, pemilu legislatif juga tak boleh ditinggalkan,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Pat- ria mengatakan, partainya tak terlalu mempersoalkan polarisasi dukungan di internal Partai Demokrat, khususnya adanya dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua terhadap pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Perbedaan sikap politik di internal partai, menurut Riza, adalah hal lumrah. Selain itu, Gerindra juga menyadari bahwa Papua bukan basis suara Prabowo- Sandiaga "Kami punya hitungan mana daerah target utama, menengah, dan lain-lain. Jadi, ada petanya dan kami punya hitungan sendiri,” kata Riza

Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang di Provinsi Papua, meraih 2.026.735 suara atau 72,49 persen dari total suara sah 2.795.869. Sementara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meraih 760.134 atau 27,51 persen dari total suara sah.

Menurut Riza, polarisasi dukungan politik seperti yang terjadi di Demokrat juga terjadi di kubu Jokowi-Ma’ruf. ’’Tidak usah kaget kalau ada kelompok yang berpindah dukungan. Semua partai pasti seperti itu,” ucapnya.

Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mu- haimin Iskandar, selaku partai pendukung Jokowi-Ma’ruf, membantah bahwa ada perpecahan dukungan di partai-partai anggota koalisi. Ia mengatakan, di partainya sendiri, semua kader dan calon anggota legislatif wajib untuk mendukung dan mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. ’’Jika tidak, jelas akan ada sanksi organisasi,” ujarnya

Sanksi itu bisa berupa peringatan tiga kali, perbaikan, hingga tahap akhir adalah pemecatan dari keanggotaan partai. Selain di PKB, menurut Muhaimin, komitmen itu juga ada di partai anggota koalisi Jokowi-Ma’ruf lainnya.(SAN/AGE/E21/DIA/BRO/EGI/DIT)

 

menu
menu