Sumber berita: KOMPAS. N0 55 THN-54 KAMIS 23 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Sumber: Departemen Statistik Bank Indonesia

Lima Jurus untuk Menekan Defisit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan lima langkah pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan sektor minyak dan gas bumi, serta cara menambah devisa. Langkah ini sebagai respons terhadap defisit neraca perdagangan Januari-Juli 2018 sebesar 6,65 miliar dollar AS. Periode yang sama 2017, defisit ”hanya” 4,62 miliar dollar AS.

Defisit -nilai impor lebih besar dari ekspor- ini seharusnya tidak mengejutkan. Sebab, Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak sejak 2004 atau 14 tahun lalu. Defisit Januari-Juli 2018 lebih besar akibat konsumsi minyak yang melonjak saat Idul Fitri, serta harga minyak yang terus naik.

Yang patut diperhatikan, apa dan bagaimana respons pemerintah mengatasi persoalan sejak 14 tahun lalu itu?
Kembali ke lima langkah pemerintah. Pertama, pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh produksi minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebagai upaya menghemat devisa. Dalam kontrak dengan pemerintah, KKKS mendapat persentase tertentu terhadap seluruh hasil migas yang mereka produksi. Dari total produksi minyak tahun ini yang diperkirakan 775.000 barrel per hari, bagian KKKS adalah 225.000 barrel per hari.

Pemerintah berencana menerbitkan aturan tersendiri, jika diperlukan, tentang kewajiban Pertamina membeli minyak mentah bagian KKKS.

Langkah kedua dari lima langkah pemerintah itu adalah kewajiban pencampuran biodiesel 20 persen di dalam 1 liter solar atau disebut B20. Kebijakan yang diperluas untuk seluruh sektor ini, baik yang sifatnya pelayanan publik (PSO) dan non-PSO, diberlakukan mulai 1 September 2018. Sebaiknya, kebijakan ini benar-benar dilakukan secara konsisten karena volume serapan biodiesel sejak 2014 tak pernah stabil naik, tetapi naik turun. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serapan biodiesel pada 2014 sebanyak 3,32 juta kiloliter (kl), yang turun menjadi 1,62 juta kl pada 2015. Serapan biodiesel naik lagi menjadi 3,65 juta kl pada 2016 dan turun menjadi 3,41 juta kl pada 2017. Tahun ini pemerintah menargetkan serapan biodiesel 5,7 juta kl.

Langkah ketiga, membuka tambahan ekspor batubara 100 juta ton untuk tahun ini. Produksi batubara tahun ini dicanangkan 485 juta ton dengan pasokan untuk domestik 114 juta ton. Artinya, akan ada 371 juta ton batubara yang akan diekspor. Dengan kebijakan menambah ekspor 100 juta ton, maka kuota ekspor tahun ini membengkak menjadi 471 juta ton. Kebijakan ini sebagai usaha mengambil untung di tengah harga batubara yang melonjak di atas 100 dollar AS per ton.

Soal ekspor batubara, ada masalah pencatatan data tentang volume ekspor. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Article 33 Indonesia menyebutkan, ada perbedaan data pencatatan antarinstansi pemerintah, seperti Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perdagangan. Data itu dibandingkan dengan data dari negara pengimpor batubara asal Indonesia. Hasilnya, dalam 10 tahun terakhir, ada selisih volume 432 juta ton batubara yang seharusnya masuk ke dalam penerimaan negara.

Langkah keempat, mendorong penggunaan produk lokal ketimbang impor untuk barang modal pada proyek-proyek di bidang ketenagalistrikan maupun industri migas dalam negeri. Pemerintah tengah menyusun daftar barang yang tak perlu diimpor dan bisa dipenuhi di dalam negeri. Namun, sudah menjadi rahasia umum, terkadang harga barang impor lebih murah ketimbang barang sejenis buatan di dalam negeri.

Langkah kelima berupa digitalisasi pada 5.518 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di seluruh Indonesia untuk pencatatan volume bahan bakar minyak yang terjual, khususnya jenis yang disubsidi. Belum jelas pengitungan dan pengaruhnya terhadap penghematan devisa. Jika untuk mengendalikan subsidi, mekanisme penjualan elpiji 3 kilogram -yang juga disubsidi negara- patut pula diperhatikan.

Langkah antisipasi pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menekan defisit transasaksi berjalan patut diapresiasi. Yang terpenting, upaya-upaya itu tetap di dalam koridor hukum dan tidak berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Semoga ampuh. (Aris Prasetyo)

menu
menu