Sumber berita: KOMPAS, NO 347 THN 53, SELASA 26 JUNI 2018

Sumber foto: Sumber Foto: kompas ( Kotak-kotak logistik untuk Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur sudah terdistribusi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti tampak di PPS Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan, Senin (25/6/2018)

Logistik Dihadang Massa

Sekelompok orang menghalangi pengiriman logistik pilkada dari Nabire ke Paniai. Mereka adalah kelompok pendukung calon perseorangan yang tidak lolos verifikasi KPU setempat.

JAYAPURA, KOMPAS - Distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai masih tertahan di Nabire. Pengiriman logistik itu sengaja dihalangi sejumlah pendukung tiga calon perseorangan yang gagal ikut pilkada. Mereka tak menginginkan Hengky Kayame, salah satu calon bupati, ikut pemilihan ini.

Anggota Bawaslu Papua, Anug- rah Pata, mengatakan, semula logistik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Paniai diangkut dari Makassar menuju ke Nabire. Saat mau diangkut melalui jalan darat ke Paniai, logistik itu dihalangi massa sehingga tertahan di Nabire.

Namun, KPU dan Polri terus berupaya mengangkut seluruh logistik itu ke Paniai sebelum hari pencoblosan. ’’Senin malam, seluruh logistik itu diangkut. Selasa distribusi dituntaskan. Kami terus upayakan pemilihan bupati dan wakil bupati Paniai berjalan sesuai jadwal,” ujar Anugrah.
Terkait logistik Pilkada Papua di Kabupaten Yafhukimo, Anugrah menambahkan, distribusi dilakukan sejak Minggu dan sudah mencapai 24 distrik.

’’Menurut rencana akan diselesaikan distribusi ke 26 distrik lain pada Senin dan Selasa karena kondisi cuaca sangat baik,” katanya.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Jayapura menegaskan, pihaknya memastikan pelaksanaan pilkada di Paniai akan berjalan aman. ’’Kami akan menindak tegas oknum- oknum yang menggunakan cara- cara anarkistis untuk menggagalkan pilkada di Papua,” ujarnya Sementara itu, hingga Senin petang, logistik Pilkada Jabar, yakni formulir model C, formulir Cl piano, sampul amplop pemilihan, dan stiker kotak suara, belum tiba di Kota Cirebon. ’’Formulir model C sedang dicetak di Tangerang, Banten, Senin sore.

Menurut rencana dikirim malam ini (Senin),” ujar Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani seraya mengaku telah mengirim tim untuk menjemput sejumlah logistik yang belum lengkap.
Ketua Desk Pilkada Kota Cirebon Agus Mulyadi menjelaskan, ada 421 warga di daerah perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon memiliki identitas kepen- dudukan dan termasuk dalam daftar pemilih Kota Cirebon. Akan tetapi, sertifikat tanah yang ada termasuk bagian Kabupaten Cirebon.

’’Kami sudah mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini. Warga di sana berhak memilih, tetapi keberadaan TPS menunggu keputusan Ke-mendagri. Selama ini, mereka memilih di TPS wilayah kabupaten,” ujar Agus. Pihaknya berharap keputusan legal formal Ke- mendagri terkait TPS di warga perbatasan segera diterbitkan.

Di Flores, satu kotak suara yang diangkut dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, ke Kecamatan Waigete rusak akibat truk pengangkut mengalami kecelakaan. Kotak suara dan surat suara diangkut pulang ke KPU Sikka untuk diggnti. Juru bicara Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, di Kupang, Senin, mengatakan, truk itu menabrak sebuah pohon di sisi jalan dan terbalik ’’Satu kotak suara rusak Surat suara di dalam mobil itu pun diduga rusak se
hingga dibawa pulang ke KPU Sikka untuk diganti atau disortir kembali. Senin atau Selasa ini, logistik itu dikirimkan lagi ke lokasi tujuan,” ujarnya.

Lembaga pemantau pilkada di NTT, yakni Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung), berkantor di Kota Kupang. Lembaga ini telah mendaftar dan terakreditasi di Kantor KPU NTT. Enam lembaga survei yang telah mendaftar dan terakreditasi di Kantor KPU NTT adalah Indo Barometer, Saiful Mujani Research and Consulting PT Indikator Politik Indonesia, Losta Institute, PT Jaringan Suara Indonesia, dan PT Indo Survei dan Strategi.

Bawaslu Lampung menerima tujuh laporan dugaan politik uang yang terjadi di tiga kabupaten. Saat ini, petugas masih memverifikasi laporan dan memeriksa barang bukti. Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, di Kabupaten Tang- gamus, petugas menemukan barang bukti berupa amplop dan uang pecahan Rp 50.000 sebanyak Rp 20 juta. Meski begitu, tidak ada pesan atau stiker untuk salah satu pasangan calon.

’’Kami akan'mengundang beberapa pihak, baik terlapor maupun saksi, untuk temuan ini,” kata Fatikhatul di Markas Polda Lampung, Senin.
(FLO/IKI/KOR/VIO)

 

menu
menu