Sumber berita: KOMPAS. N0 68 THN-54 RABU 05 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: PressReader

MA Diminta Percepat Putusan Uji Materi PKPU

CALEG BEKAS NAPI

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung didesak untuk mempercepat putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Putusan MA tersebut akan menjadi dasar bagi KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengambil tindakan berikutnya

Putusan uji materi tersebut diharapkan bisa dijatuhkan sebelum 20 September atau saat KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2019.

Putusan MA dinantikan untuk memecah kebuntuan mengenai perbedaan sikap antara KPU dan Bawaslu terkait boleh tidaknya eks napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba menjadi calon anggota legislatif.

Hingga Selasa (4/9/2018), tercatat ada 9 putusan Bawaslu di daerah yang menganulir kepu- tusan KPU setempat yang mencoret napi eks korupsi dari daftar pencalonan. KPU RI pun meminta KPU daerah untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu daerah itu dan meminta Bawaslu RI untuk mengoreksi putusan tersebut. Namun, Bawaslu menolak permintaan itu dan meminta agar putusan segera dilaksanakan.

Atas persoalan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar kedua lembaga penyelenggara pemilu itu menunggu putusan MA. ’’Biarkan mereka menunggu MA. Kalau MA memutuskan sesuatu, Bawaslu dan KPU akan ikut,” ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa kemarin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiran- to, kemarin, menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan ini dengan unsur pimpinan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah mendengar argumentasi hukum dari setiap pihak, Wiranto menilai, argumentasi keduanya cukup sahih, dapat diterima, dan rasional.

’’Sudah ada kesepakatan dari rapat koordinasi. Pada akhirnya, semua pihak meminta MA untuk melakukan percepatan putusan, apakah keputusan KPU terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ditolak atau dibenarkan. Kami pun telah menghubungi dan menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifud- din,” kata Wiranto seusai rapat koordinasi.

Sebelumnya, MA menyatakan menangguhkan pemeriksaan perkara uji materi PKPU No 20/2018 karena masih ada pengujian terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan mengenai penangguhan pemeriksaan uji materi di MA, jika UU yang dijadikan batu uji masih diperiksa di MK, itu tertuang dalam putusan MK Nomor 74//PUU-X/2012 (Kompas, 7/7/2018).

Kepentingan nasional
Namun, menurut Wiranto, persoalan ini menyangkut kepentingan nasional sehingga diperlukan adanya percepatan penanganan perkara di MA. Hal itu penting agar langkah-langkah yang diambil KPU dan Bawaslu berikutnya dapat bertumpu pada putusan MA dan tahapan pemilu tidak terhambat.

Ketua DKPP Haijono menyatakan akan ada rapat lanjutan yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pembahasan pun akan lebih dalam untuk merumuskan langkah-langkah ke depan yang adil dan tidak merugikan sejumlah pihak.

Ketua Bawaslu Abhan berharap MA secepatnya memutus uji materi PKPU No 20/2018. Bawaslu pun sejak awal berkomitmen agar rekam jejak caleg tidak memiliki catatan-catatan tindak pidana, termasuk korupsi (INA/E05)

menu
menu