Sumber berita: KOMPAS, NO 028 THN 54,RABU 25 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Ilustrasi _ Sejumlah pasien ditunggui keluarganya saat melakukan cuci darah di instalasi hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah

Manfaat Jaminan yang Dinikmati Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS – Jaminan sosial ketenagakerjaan sejatinya memberikan manfaat dasar yang menunjang kesejahteraan pekerja. Namun, informasinya belum tersosialisasi dengan baik sehingga manfaat yang dinikmati pekerja belum maksimal.

Dokter di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Rumah Sakit Siloam TB Simatupang Jakarta, Silvia E Tarigan dalam simposium nasional Peningkatan Manfaat dan layanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (24/7/2018) menyatakan, berdasarkan pengalamannya, mayoritas pasiennya belum tahu manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK). Padahal, mereka telah telah jadi peserta dan membayar iuran setiap bulan.

Imam Nurachmat, pekerja di PetroChina International Indonesia berpendapat, empat program jaminan sosial ketenagakerjaan menawarkan manfaat dasar yang mendukung kesejahteraan pekerja. Namun, ada kekurangan teknis dalam pelaksanaan pemberian manfaat.

Imam mencontohkan jaminan hari tua (JHT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2015 yang berlaku sejak 1 september 2015, saldo JHT bisa diambil 10 persen, 30 persen, hingga 100 persen tanpa harus menunggu usia kepesertaan 10 tahun atau peserta minimal berumur 56 tahun. Ketentuan ini tidak seperti yang tertera di peraturan sebelumnya (PP 46 tahun 2015). Akibatnya, sejumlah pekerja korban pemutusan hubungan kerja antusias mengajukan klaim untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat mereka tua, saldo JHT sudah menipis atau bahkan habis.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan – Warga melintasi mobil bok yang menjadi media sosialisasi tentang program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Sukitman Sujatmiko, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang teknis penetapan usia pensiun beserta pengambilan saldo JHT. Jika tidak segera, pekerja akan dirugikan di masa tuanya.

Kritik lain seputar teknis implementasi, yakni pengajuan manfaat tambahan uang muka perumahan. Ada keluhan buruh yang kesulitan mengakses. Penyebabnya, perbedaan informasi ketersediaan manfaat antara bank mitra dan petugas kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Positif
Ketua Komite Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soeprayitno berpendapat, jaminan sosial ketenagakerjaan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Sudah banyak perusahaan memberikan apresiasi positif dengan cara mengikutsertakan karyawannya. “Kini, tantangannya adalah lebih gencar mensosialisasikan manfaat per program kepada pekerja,” ujarnya.

Subiyanto, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menguatkan pandangan tersebut dengan pencapaian rasio klaim per April 2018. Rasio klaim JHT mencapai 57,53 persen, JKK 16,13 persen, JKM 23,53 persen, dan jaminan pensiun 0,70 persen.

DJSN pernah mensurvei peserta terhadap salah satu sarana pengaduan BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya, mayoritas pengaduan mengenai pelayanan, pungutan liar, dan manfaat dinilai perlu diperluas. Selain itu, respon aduan kurang cepat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan, pihaknya terus berupaya memperbarui sistem manajemen dan infrastruktur pelayanan. Semua pembaruan memanfaatkan teknologi digital.

“Tak cuma menyangkut bagaimana pelayanan jaminan sosial didistribusikan. Tantangan dan rintangan BPJS ke depan yaitu revolusi industri keempat,” ujarnya.

menu
menu