Sumber berita: KOMPAS. N0 80 THN-54 SELASA 18 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Masa Perbaikan DPT Bisa Dimanfaatkan

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS-Masyarakat yang berhak memilih, tetapi belum masuk daftar pemilih tetap Pemilu 2019 bisa memanfaatkan masa perbaikan DPT selama dua bulan mendatang untuk mendaftarkan diri ke petugas Komisi Pemilihan Umum di kelurahan atau desa. KPU akan memaksimalkan batas waktu memasukkan pemilih berhak ke DPT sehingga bisa meminimalisasi daftar pemilih khusus.

Sebelumnya, dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap I, KPU menetapkan jumlah pemilih dalam negeri 185.084.629 jiwa dan 2.025.344 pemilih di luar negeri. Data ini perbaikan dari DPT yang ditetapkan 5 September lalu, yakni 185.732.093 pemilih diam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri. Selain menetapkan daftar pemilih, KPU juga menetapkan dua bulan untuk mencermati DPTHP tahap I, membersihkan data ganda, dan mengakomodasi pemilih yang belum masuk DPTHP.

’’Selama 60 hari ke depan, KPU akan menguatkan manajemen proses (pendaftaran pemilih), sistem informasi, dan berkoordinasi dengan banyak pihak untuk fokus bagaimana membuat DPT bersih dan bisa menyelamatkan hak warga negara,” kata Viryan Azis, anggota KPU, di Gedung KPU di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Pekan pertama akan dimanfaatkan KPU mengonsolidasikan data pemilih yang ditetapkan, lalu menugaskan KPU provinsi serta kabupaten/kota mencetak data pemilih ganda yang dihapus untuk diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Setelah itu, basis data DPTHP tahap I akan sama-sama diteliti KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik untuk mencari pemilih yang diduga ganda. Selain itu, tak tertutup kemungkinan KPU di daerah akan kembali memverifikasi ke lapangan secara terbatas pada daerah yang diduga masih banyak pemilih belum terdata.

Viryan mengaku, KPU akan mengampanyekan daftar pemilih agar masyarakat menyediakan waktu memeriksa apakah mereka masuk DPTHP atau belum. Masyarakat bisa melihat fisik di kantor kelurahan atau desa ataupun lewat laman daring KPU atau aplikasi yang disiapkan KPU, yakni ”KPU RI . Pemilu 2019”. Di aplikasi ini, masyarakat yang belum terdaftar bisa melapor secara daring dengan mengisi data pribadi, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga

Terkait kartu pemilih, Direktur Eksekutif Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas Sigit Pamungkas mengingatkan, penting memecahkan persoalan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tak bisa didaftar sebagai pemilih karena hambatan administrasi. Dia mencontohkan masyarakat adat, warga di daerah konflik tanah, serta masyarakat marjinal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zu- dan Arif Fakrulloh mengatakan, perbedaan sekitar 10 juta antara DPT Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu perlu diantisipasi. Gap itu bisa semakin jauh karena masih ada sekitar 8 juta pemilih yang memiliki data ganda. Jika DPT tak diperbaiki, penyelenggaraan pemilu bisa terganggu akibat kurangnya surat suara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, dari hasil rapat pleno Minggu lalu, masih ditemukan jumlah DPT yang lebih besar dari jumlah penduduk, seperti di Serang, Papua, dan Jakarta. Menurut dia, hal itu perlu ditelusuri agar tak menimbulkan sengketa seusai pemilu. (GAL/BOW/FLO)

 

menu
menu