Sumber berita: KOMPAS, NO 034 THN 54, SELASA 31 JULI 2018

Sumber foto: Okezone.com

Masih Ada Rentan Miskin

Saat ini masih ada 69 juta penduduk Indonesia yang rentan miskin. Untuk itu, pemerintah akan memadukan program jaminan perlindungan sosial dengan peningkatan penghasilan.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah optimistis angka kemiskinan akan semakin turun. Namun, pengentasan rakyat dari kemiskinan akan berjalan lambat, antara lain karena jumlah penduduk miskin semakin sedikit dan terkonsentrasi di daer*ah-daerah yang sulit dijangkau.

Kendati angka kemiskinan turun, masih ada penduduk yang rentan miskin. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memadukan program jaminan perlindungan sosial yang diperkuat dengan peningkatan penghasilan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertema ’’Fakta Penurunan Angka Kemiskinan”, yang digelar Ke- menterian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Raden Harry Hikmat, dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto berbicara dalam forum itu.

Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, angka kemiskinan pasti akan turun jika kondisi perekonomian dan harga pangan terjaga Kenaikan harga pangan, terutama beras, dapat meningkatkan angka kemiskinan karena masih ada penduduk yang rentan miskin menjadi miskin.

Pemerintah yakin dapat terus menekan angka kemiskinan. Namun, laju penurunan kemiskinan akan semakin lambat karena jumlah penduduk miskin semakin sedikit.

’’Mereka tinggal di daerah-daerah terpencil sehingga belum merasakan dan memanfaatkan bantuan sosial secara optimal. Bahkan, ada penduduk miskin yang belum terjangkau bantuan sosial itu, terutama di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku,” ujarnya

Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari jumlah penduduk. Adapun pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari jumlah penduduk.

Menurut Bappenas, pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin 8,5-9,5 persen dari total jumlah penduduk pada 2019. Adapun penduduk yang tergolong rentan menjadi miskin sebanyak 69 juta jiwa

’’Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu menjaga harga pangan dan turut meningkatkan pendapatan masyarakat miskin,” ujarnya

Miskin di desa
Suhariyanto memaparkan, selama ini pusat kemiskinan ada di desa dan wilayah timur Indonesia Pemerintah perlu mencari solusi mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di daerah-daerah itu, terutama di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

’’Sebanyak 60,91 persen penduduk miskin tinggal di desa. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 49,9 persen. Selain bantuan sosial, penajaman rumah tangga sasaran dan peningkatan efektivitas dana desa juga sangat diperlukan agar lebih inklusif ke kegiatan produktif,” ujarnya

Tahun ini pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan pangan nontunai (BPNT). Hingga semester 1-2018, realisasinya 50 persen.

Pada 2019, anggaran bantuan sosial menjadi Rp 31 triliun, naik dari tahun ini yang sebesar Rp 17 triliun. Jumlah penerima BPNT juga ditargetkan meningkat menjadi 15 juta KPM.

Harry Hikmat mengemukakan, ada sistem yang dibangun dalam pemberian bantuan sosial. ’’Misalnya dengan pemberdayaan KPM untuk meningkatkan penghasilannya,” katanya

Secara terpisah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Al- firman menyebutkan, integrasi sistem kesejahteraan sosial terpadu nasional akan dibiayai lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha Sistem dengan investasi senilai Rp 1,4 triliun itu ditargetkan beroperasi pada 2019. (HEN/KRN/INA)

 

menu
menu