Sumber berita: KOMPAS. N0 83 THN-54 JUMAT 21 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Masih Pengurus Parpol, Ketua DPD Dicoret KPU

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum menyatakan, Ketua Umum Partai Hanura Oes- man Sapta Odang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sehingga tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap Pemilu 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan, ketentuan anggota DPD bukan pengurus partai politik berlaku sejak Pemilu 2019.

Oesman pun mengajukan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan alasan seharusnya putusan MK berlaku pada Pemilu 2024. Ia mengatakan, KPU memberlakukan surut putusan MK karena menambahkan syarat baru setelah proses pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman hasil verifikasi selesai pada 19 Juli 2018.

Anggota KPU, Ilham Saputra, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (20/9/2018), menuturkan, ada dua bakal calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak masuk daftar calon tetap (DCT) DPD, yakni bakal calon anggota DPD dari Papua Barat, Victor Juventus G May, dan bakal calon anggota DPD dari Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang. Menurut Ilham, kedua bakal calon itu tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik hingga sehari sebelum penetapan DCT DPD.

’’Karena tidak menyerahkan sampai semalam (Rabu) pukul 24.00, dua bakal calon itu kami coret,” katanya.

Victor merupakan pengurus Partai Golkar, sedangkan Oesman Sapta adalah Ketua DPD yang juga Ketua Umum Partai Hanura. Syarat pengunduran diri sebagai pengurus parpol itu merupakan tindak lanjut KPU atas putusan MK terkait uji materi terhadap UU Pemilu pada 23 Juli yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus parpol.

Lebih kurang sepekan sebelum penetapan DCT DPD, Oesman mengajukan gugatan kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi atas penerapan kebijakan itu yang diakomodasi dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, dalam sidang pendahuluan, Kamis, Bawaslu menyatakan, syarat formal dan materiil atas pengajuan dugaan pelanggaran administrasi terpenuhi. Bawaslu akan melanjutkan sidang pekan depan.

’’Materi gugatan karena pemohon menganggap putusan MK bukan mengatakan bahwa hal itu untuk diterapkan pada Pemilu 2019,” kata Fritz.

Secara terpisah, Oesman yakin dirinya masuk DCT anggota DPD Pemilu 2019. ’’Sudah diajukan ke Bawaslu,” katanya.

Berlaku
MK menegaskan, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik berlaku untuk proses Pemilu 2019. Jika dalam Pemilu 2019 dan setelahnya ada calon anggota DPD dari pengurus parpol, putusan MK bisa menjadi dasar hukum untuk membatalkan hasil perolehan suara calon.

Hakim MK I Dewa Gede Palguna di Gedung MK mengatakan, larangan pengurus parpol jadi anggota DPD berlaku sejak Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 dibacakan dalam sidang putusan pada 23 Juli 2018.

’’Putusan MK derajatnya setara dengan undang-undang. Karena itulah, MK disebut negative legislator. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang MK Pasal 47 ditegaskan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam (sidang) pleno MK yang terbuka untuk umum,” tutur Palguna. (GAL/APA/BOW)

 

menu
menu