Sumber berita: KOMPAS, NO 037 THN JUMAT 03 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO |Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima buku foto Sportscapes karya wartawan foto Kompas dari Wakil Pemimpin Umum Kompas, Rikard Bagun (kanan) saat berkunjung ke Festival Fotografi Kompas 2019 di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (2/8/2018). KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)

Media Diminta Tak Perkeruh Suasana

JAKARTA, KOMPAS – Pemilu 2019 akan menjadi pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia. Kendati demikian, sejarah mencatat pemilu maupun pilkada di Indonesia aman dan damai. Karenanya, media massa pun semestinya tak membuat dunia usaha menjadi khawatir.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara pertemuan antara pengusaha dan Wapres yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia, Kamis (2/8/2018) mengingatkan supaya media massa membantu memberi ketenangan pada dunia usaha, tetap independen, dan tidak memperkeruh keadaan.

“Jangan hanya insiden kecil lalu dibesar-besarkan. Bila media mengangkat semua hal yang negatif, akan menimbulkan kekhawatiran dan timbul ketidakpastian. Akibatnya, orang akan wait and see baik tenaga kerja sehingga menyangkut pengangguran dan kemiskinan. Jadi pemilu jangan dianalisa dari hal negatif tapi diberikan harapan agar siapapun yang menang akan memperbaiki ekonomi,” tutur Kalla. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sebelumnya, Wapres Kalla menjelaskan, pemilu sesungguhnya hanya satu faktor yang menentukan dalam ekonomi. Pada 2004, 2009, dan 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia terkadang membaik seperti 2004, kemudian menurun pada 2009 akibat krisis ekonomi, bukan karena pemilu. Pada 2014, pemilu memberi harapan baik pada pertumbuhan ekonomi tetapi harga komoditas dunia menurun.

Kendati demikian, kata Wapres Kalla, pemilu akan menaikkan pertumbuhan konsumsi. Sebab, banyak calon dan partai-partai yang membelanjakan berbagai hal mulai baliho, kaus, sampai bagi-bagi uang. Akibatnya, konsumsi di pedesaan bisa naik. Sebaliknya, belanja penyanyi dangdut saat ini turun karena pembatasan kampanye akbar yang dulu ramai dilakukan.

Di sisi lain, pengusaha biasanya akan memantau dulu hasil Pemilu sebelum berinvestasi. Namun hal ini berlaku untuk investor bidang industri, sedangkan investor di bidang infrastruktur dinilai tak terpengaruh dengan pemilu.

Beberapa faktor lain seperti perang dagang Amerika Serikat dan China, pelemahan rupiah terhadap dollar juga memengaruhi keputusan pengusaha. Indonesia sendiri, tambah Kalla, tetap berada di tengah. Kendati ada pelemahan rupiah terhadap dollar sekitar 3-6 persen, beberapa negara malah mengalami pelemahan yang lebih ekstrem seperti Turki, Afrika Selatan, dan Brazil.

Oleh karenanya, menurut Kalla, ketika ekonomi Indonesia tidak lemah, diperlukan peranan media massa sebagai pilar keempat demokrasi. “Media sangat menentukan kehidupan berbangsa sekarang ini,” tambahnya.

Dengan suasana yang positif dan pemilu yang umumnya berlangsung aman, ekonomi Indonesia akan terus membaik, demikian pula investasi. Kendati demikian, Kalla mengakui bahwa kerja keras maupun kepastian hukum tetap diperlukan bila Indonesia ingin mengejar Thailand dan Vietnam.

“Karena itu tugas media memberikan suasana damai. Saya kira bad news is good news itu tentu tidak lagi dipakai sebagai suatu pokok. Tapi yang relevan. Berita penting ya berita pentinglah,” tegas Kalla lagi.

Media massa pun berkepentingan untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang sehat. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan iklan media ikut turun. Ketika ekonomi membaik, orang beriklan supaya usaha semakin baik.

Wapres Kalla beberapa kali menegaskan bahwa pemilu di Indonesia umumnya berlangsung aman. Tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung berlangsung damai. Meskipun pengusaha ‘wait and see’, semua memerlukan kepastian. Oleh karenanya, bagaimana kepastian dan keyakinan diberikan kepada pengusaha bahwa pemilu 2019 akan berlangsung aman dan bahwa siapapun yang menang akan memberikan situasi yang ramah bagi pengusaha.

Dalam pertemuan ini, beberapa pengusaha dan wartawan sempat menanyakan masalah penurunan impor, harga baja yang naik, serta kemungkinan Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden kembali. Kalla pun menjawab bahwa Partai Perindo memang mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal terkait batasan masa jabatan presiden wakil presiden. Hal ini, kata Kalla, sangat tergantung pada Mahkamah Konstitusi yang setelah reformasi menjadi tempat untuk mempertanyakan apakah aturan perundangan sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kalla pun berharap supaya sembilan hakim segera menjawab gugatan tersebut.

“Harapannya, gugatan diputus sebelum tanggal sepuluh, lebih baik lagi kalau pagi. Tapi tentu semua tergantung pada Pak Jokowi sebab dia yang menilai paling akhir,” tutur Kalla.

menu
menu