Sumber berita: KOMPAS. N0 59 THN-54 SENIN 27 AGUSTUS 2018

Sumber foto: bumn.go.id

Menanti Babak Baru Pengelolaan Air Bersih Jakarta

PEROMBAKAN PIMPINAN BUMD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai merombak tata kelola air bersih di DKI Jakarta. Langkah ini diawali dengan pembentukan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum pada 10 Agustus 2018, lalu penggantian Direktur Utama Perusahaan Air Minum DKI Jakarta pada 24 Agustus 2018. Arah perombakan ini memperluas akses layanan dan penghentian swastanisasi air bersih.

Pada pertemuan tertutup di kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018) sore, Prayitno Bambang Hernowo ditunjuk menggantikan Erlan Hidayat sebagai Direktur Utama PAM Jaya.

Ketua Panitia Seleksi Direksi BUMD DKI Jakarta Irham Dil- my mengatakan, penggantian terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menghentikan swastanisasi air minum di DKI. ”Ini menuju ke proses itulah,” katanya.

Perluasan akses warga ke air bersih ini salah satunya bertujuan menekan laju penurunan muka tanah Jakarta. Salah satu faktor yang mempercepat penurunan muka tanah adalah tingginya konsumsi air tanah. Air tanah jadi pilihan warga karena air perpipaan amat terbatas. Penurunan muka tanah berpotensi memperparah banjir serta kerusakan infrastruktur bangunan.

Sejak 1997, pengelolaan air perpipaan DKI dilakukan PT Aetra Air Jakarta dan Palyja. Kedua operator swasta ini memegang kontrak pengelolaan air hingga tahun 2023. Namun, putusan MA Nomor 31K/Pdt/2017 menginstruksikan penghentian kebijakan swastanisasi, salah satunya karena selama 12 tahun itu cakupan layanan air bersih di Jakarta tak bertambah signifikan, yaitu hanya melayani 60-65 persen warga .Jakarta.

Menurut Bambang, Aetra yang melayani jaringan air bersih di kawasan timur mempunyai kapasitas sekitar 10.500 liter per detik, Palyja di wilayah Barat sekitar 9.300 liter per detik. Keduanya sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Hal ini diperparah dengan kebocoran yang didominasi sambungan pipa tua bocor dan pencurian.

Saat ini tengah dibangun instalasi pengolahan air di Hutan Kota Penjaringan yang, menurut rencana, mampu memasok hingga 500 liter per detik air bersih. Jumlah ini diperkirakan mampu menyuplai hingga 100.000 pelanggan baru. Sebelumnya, Erlan mengajukan anggaran Rp 1,2 triliun dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih Jakarta.

Kebutuhan air bersih di Jakarta 23.000 liter per detik. Saat ini volume produksi baru 19.800 liter per detik. Untuk memenuhi layanan di seluruh Jakarta, total dibutuhkan Rp 30 triliun.

Jaminan akses
Terkait menghentikan swastanisasi, Bambang mengatakan, solusi untuk itu tengah dibahas Tim Evaluasi Tata Air. Solusi diupayakan tetap menguntungkan DKI, warga, dan operator. Rumitnya, pemutusan kontrak sepihak dapat membuat Pemprov DKI terancam tuntutan ganti rugi dan denda serta bisa jadi tercoreng kredibilitasnya di bidang kontrak kerja.

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1149 Tahun 2018.

Direktur Amrta Institute Nila Ardhianie yang ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air mengatakan, selama ini ada dua sistem pembayaran air perpipaan, yaitu sistem tarif air (water tariff) dan imbalan (water charge).

Tarif adalah biaya yang dibayar pelanggan untuk air yang dikonsumsinya, sedangkan imbalan adalah biaya yang harus dibayar PAM Jaya untuk air yang dialirkan ke warga. Tarif ke pelanggan mulai dari Rp 1.392,24 per meter kubik untuk kelompok sosial, Rp 4.486,07 per meter kubik untuk kelompok rumah tangga golongan 1 hingga Rp 14.401,45 per meter kubik untuk pelabuhan. PAM Jaya harus membayar setiap meter kubik air yang dialirkan ke pelanggan sekitar Rp 8.000 per meter kubik.

Dengan prinsip bisnis, pelayanan yang menguntungkan yang diutamakan. Ini terlihat dari persentase pelanggan air pipa DKI sekarang. Rumah tangga kelompok 1 cuma 6,6 persen. Pelanggan terbanyak, 34,5 persen, adalah kelompok niaga yang dikenai tarif Rp 11.319,53 per meter kubik.

Nila mengatakan, memutus skema swastanisasi diharap warga berpunya atau miskin memiliki akses sama terhadap air bersih perpipaan. Namun, untuk itu butuh perluasan cakupan layanan air perpipaan untuk mewadahi warga yang mau meninggalkan air tanah.

Bambang menyatakan siap menjalankan tugas barunya secara profesional terlepas dari latar belakangnya sebagai salah satu direktur di Aetra. Publik pun menanti hasilnya. (IRENE SARW1NDANINGRUM)

menu
menu