Sumber berita: KOMPAS. N0 42 THN-54 RABU 08 AGUSTUS 2018

Sumber foto: DOKUMEN BPBD MALUKU TENGAH | Kondisi warga di Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku yang mengalami kelaparan.

Menapis Kemiskinan Pedesaan

Penurunan kemiskinan jadi satu digit yang dirilis Badan Pusat Statistik, (16/7/2018), seperti ironi dalam pemerataan. Sebab, desa masih jadi gudang kemiskinan. Angka 9,82 persen secara nasional bukan cerminan rendahnya kemiskinan di pedesaan.

Lebih dari 15 juta jiwa (13,20%) penduduk desa berkubang di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah meningkatnya rumpang kesejahteraan (gini ratio) pedesaan yang naik 0,04 dari tahun sebelumnya. Lebih miris lagi, beras dalam kelompok makanan memiliki andil terbesar, yaitu 26,79 persen terhadap kemiskinan desa sebagai lumbung pangan.

Kemiskinan satu digit akhirnya menuai kritik, bahkan jadi perdebatan publik. Pesta demokrasi yang kian mendekat memberikan kesan, kemiskinan jadi komoditas politik. Apa yang terjadi dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa?

BPS melalui laman resminya telah memberikan gambaran konsep pemenuhan kebutuhan dasar, yang dipandang sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi ekonomi. Metode penghitungan kemiskinan sesuai dengan rujukan Bank Dunia, kelompok kebutuhan dasarnya sesuai rujukan WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Daya beli dijadikan kunci bagaimana penduduk memenuhi kebutuhan ini.

Peran dana desa dalam meningkatkan daya beli masih jauh dari harapan. Penduduk miskin seakan masih kalis terhadap guyuran anggaran. Kemegahan infrastruktur yang menjadi tanda keberhasilan terpampang nyata itu seperti meniadakan sentuhan pada kemiskinan yang tak kasatmata.

Prioritas pembangunan desa memang telah diatur dalam Permendes No 19/2017, utamanya program dana tunai untuk pekerja desa. Sementara pemilihan infrastruktur yang akan dibangun menyesuaikan kebutuhan warga. Permendes ini memagari kegiatan pembangunan atau pemberdayaan, selebihnya aparat desa dianggap yang lebih tahu siapa warga yang berhak dilibatkan. Walhasil, bermacam kebijakan karena penafsiran yang bervariasi. Kesuksesan program ini menyisakan pertanyaan: siapa penduduk yang diberdayakan?

Penurunan angka kemiskinan pedesaan lebih banyak disebabkan oleh bantuan. Di antaranya bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada triwulan I-2018, jauh lebih tinggi dibanding triwulan I-2017 (3,39 persen). Program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) pada triwulan I yang tersalurkan sesuai jadwal. Namun, ini semua hanya bersifat sementara. Jika penyaluran tersendat, penurunan kemiskinan hanya jadi polesan sesaat. Karena itu, perbaikan pendapatan jadi kunci bagaimana mengungkit daya beli jika ingin mempertahankan rendahnya angka kemiskinan saat ini.

Di sisi lain, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, mencapai 8,57 persen (September 2017-Maret 2018), mengakibatkan penurunan kemiskinan tak secepat periode sebelumnya. Kenaikan rata-rata pengeluaran rumah tangga pedesaan lapisan terbawah hanya tumbuh 2,93 persen (September 2017-Maret 2018), sementara lapisan teratas jauh lebih besar, yaitu 4,95 persen. Diperparah lagi dengan turunnya rata-rata upah riil buruh tani dari Rp 37.847 per hari menjadi Rp 37.830. Walhasil, ketimpangan di pedesaan meningkat.

Meningkatkan daya beli
Kesuksesan desa membangun infrastruktur diharapkan mampu membuka peluang usaha untuk warga. Keberhasilan pembangunan desa pun telah dipamerkan di hadapan para petinggi FAO, di Roma, Italia, oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2/5/2018). Namun, dibalik kesuksesan ini harus diakui baru segelintir desa yang menarik dijadikan tempat usaha. Banyaknya badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum beroperasi menegaskan betapa sulit mewirausahakan birokrasi.

Upaya pemerintah meningkatkan perekonomian desa melalui Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) patut kita apresiasi. Terlebih terseraknya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di desa selayaknya dijadikan modal bagaimana Prukades dipetakan. Sejak 2014, BPS mencatat di 2.519 desa ada industri dari kulit, 34.985 desa ada industri dari kayu, 6.464 desa ada industri dari logam dan logam mulia, 18.937 desa ada industri anyaman, 15.067 desa ada industri gerabah, dan 13.247 desa ada industri tenun. Bermacam usaha kreatif ini dikerjakan oleh satu hingga 19 tenaga kerja.

Pendampingan Prukades oleh berbagai pemangku kepentingan seyogianya dilaksanakan, terutama untuk melibatkan penduduk miskin pedesaan supaya lebih cepat terentaskan. Keberhasilan pembangunan desa dengan dana desa dan acuan Prukades dapat dipamerkan di hadapan 189 negara peserta pertemuan IMF-Bank Dunia, Oktober nanti. Jika program tersebut terbukti dapat lebih cepat menekan kemiskinan pedesaan, Indonesia dapat jadi rujukan negara berkembang, bagaimana pembangunan dari pinggiran dilaksanakan.

Selain itu, memberdayakan perempuan dapat turut membantu menambah penghasilan. Hasil publikasi Ketahanan Keluarga, KPP-PA 2016, menunjukkan, 36 dari 100 keluarga di pedesaan menyatakan kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara 70 persen lebih istri yang tinggal di pedesaan hanya mengurus rumah tangga. Perempuan dapat berkarya di sela waktu senggangnya dalam industri kreatif berbasis rumah tangga.

Selain upaya meningkatkan pendapatan warga desa, pemerintah juga perlu mempercepat mengendalikan harga beras di luar rastra. Penduduk hampir miskin (kelompok menengah) lebih memilih mengonsumsi beras dengan kualitas lebih baik, sementara rastra hanya menjadi pilihan terakhir. Efeknya, kenaikan harga beras sangat memengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi.

Akhirnya, kebijakan membangun desa sudah sesuai arah, tinggal bagaimana perputaran ekonomi ditingkatkan, serta daya beli warga diperbaiki. Jangan sampai terlena dengan kemiskinan satu digit jika guyuran anggaran ke desa belum sepenuhnya memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan di lumbung kemiskinan.

Udin Suchaini Bekerja di Badan Pusat Statistik

menu
menu