Sumber berita: KORAN SINDO, NO 4653 THN 12, SELASA 5 JUNI 2018

Sumber foto: KORAN SINDO, NO 4653 THN 12, SELASA 5 JUNI 2018

MenkumhamAncam TakTandaTangan

PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Majti Caleg Tak Sesuat UU

JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) terus menuai polemik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengancam tidak akan menandatangani PKPU larangan mantan napi koruptor maju caleg karena tidak sesuai dengan aturan perundangan.

Kementerian Hukum dan HAM menilai larangan mantan napi korupsi maju caleg bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Selain itu, maju sebagai caleg juga hak konstitusional warga negara selama tidak ada pencabutan hak tersebut oleh pengadilan. Kemenkum- ham pun berencana segera memanggil komisioner KPU un- tukmeminta penjelasan secara utuh.

“Jadi giniya nanti saya akan minta Dirjen (Dirjen PPU) manggil KPU. Pertama alasannya itu bertentangan dengan undang-undang. Bahkan tidak sejalan dengan keputusan M K (Mahkamah Konstitusi). Kita ini kan sedangmembangun sistem ketatanegaraan yang baik. Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah,” kata Yasonna Ha- monangan Laoly di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Yasonna mengata
kan, pihaknya sepakat KPU memiliki tujuan yang baik dengan memasukkan ketentuan itu, tapi tentu saja tujuan yang baik harus dilakukan dengan tidakmenabrakketentuanUU. Pelarangan seorang warga negara maju sebagai caleg bukanlah kewenangan KPU dan tidak seharusnya diatur dalam PKPU. “Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah undang-un
dang, keputusan hakim, itu saja,” tegasnya.

Karena itu, Yasonna juga engganmenandatanganiPKPU itu karena ada ketentuan yang bertabrakan dengan UU. “Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang- undang. Itu saja,” tukas politikus PDI Perjuangan itu.

Yasonna menjelaskan, pemanggilan KPU nanti untuk diberi tahu bahwa KPU tidak bisa melakukan hal yang bukan kewenangannya. Ini bukan kali pertama dilakukan, se- belumnyajugapemahadamen- teri yang dipanggil oleh Ke- menkumham karena peraturan yang dibuat menabrak UU.

-----  II

Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang- undang. Itu saja.

YASONNA LAOLY Menteri Hukum dan HAM

“Ya nanti akan dipanggil nanti akan kita panggil, ada beberapa kok. Bahkan pernah ada menteri, salah seorang menteri membuat peraturan menteri kita panggil. Kita beri tahu ini enggak bisa gitu” ucapnya.

Dia menegaskan agar sebagai pe j abat negara

KPU harus bersikap baik, tidak berlaku semena-mena dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “Tujuan itu baik kita pahamlah. Kita semua sama sependapatkita, tapi caranya. Cara yang tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang, jangan mentang-mentang,” tandasnya.

Disisilain, Komisioner KPU Wahyu Setiawan meyakini bahwa Kemenkumham tidak akan menolak PKPU Pencalonan karena secara substansial PKPU yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPU setelah disahkan dalam rapat pleno KPU sehingga tinggal diundangkan saja. Jadi, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau menerima karena Kemenkumham juga mitra kerja KPU samahalnya dengan DPR. “Ka- laubicara diskusi sering dengan pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkumham terkait dengan prosesi pengesahan dan pengundangan PKPU. Diskusi bukan hal baru, tapi sudah sering dilakukan sebelumnya,” kata Wahyu di sela-sela rapat Komisi IID PR kemarin.

Menurut Wahyu, pihaknya akan mengirimkan rancangan PKPU ke Kemenkumham untuk diundangkan kemudian KPU akan melakukan pertemuan dengan Kemenkumham untuk berdiskusi tentang PKPU tersebut. “Kita kirim dulu hari ini. Setelah itu kita atur waktu untuk berdiskusi,” ucapnya.

• kiswondari

menu
menu