Sumber berita: KOMPAS,NO 006 TAHUN 54, SELASA 03 JULY 2018

Sumber foto: Sumber Foto Istimewa

MK Pertanyakan Alasan Efisiensi Pemerintah

UU PEMILU

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah beralasan melakukan efisiensi ketika menyetujui pengurangan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai mengganggu kredibilitas penyelenggara pemilu.

Uji materi diajukan dua pihak, yaitu Erik Fitriadi dan kawan-kawan yang diwakili LBH Syarikat Islam dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Victor F Sjair.Keduanya mempersoalkan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c UU Pemilu yang menyatakan anggota KPU kabupaten/kota berjumlah tiga atau lima orang tergantung jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administratif pemerintahan. Ketentuan ini berbeda dengan UU Pemilu sebelumnya yang secara jelas menyebut jumlah anggota KPU kabupaten/kota lima orang.

Kuasa hukum pemerintah, Wi- dodo Sigit Pudjianto, dalam keterangan di sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Senin (2/7/2018), di Jakarta, menyebutkan, pasal itu merupakan kebijakan hukum terbuka (iopen legal policy). Penentuan anggota sebanyak tiga atau lima orang itu tidak dilakukan secara sembarangan karena ada variabel yang digunakan untuk mengukur, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, dan luasan administratif pemerintahan.

Dengan variabel ukuran yang jelas itu, efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa dilakukan. Sebab, tak semua daerah memiliki lima anggota KPU. "Kami mendapat tentangan dari DPR dalam pembuatan ketentuan mengenai jumlah anggota KPU kabupaten/kota itu. Mengapa Surabaya yang penduduknya puluhan juta memiliki jumlah anggota KPU yang sama dengan Kota Kediri, misalnya, yang memiliki beberapa kecamatan saja. Jadi, dengan variabel tertentu, pembuat UU menentukan daerah A memiliki anggota KPU lima orang, sedangkan daerah B hanya tiga orang,” katanya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan alasan efisiensi itu lantaran ada pula kebijakan pemerintah yang menjadikan Panwaslu daerah permanen, bukan lagi ad hoc. "Kalau alasannya adalah efisiensi, mengapa Panwaslu di kabupaten/kota justru dipermanenkan, sedangkan anggota KPU dikurangi,” katanya Pertanyaan senada juga diungkapkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Aswanto yang meminta penjelasan pemerintah tentang pertimbangan lain pengurangan jumlah anggota KPU daerah. (REK)

 

 

 

 

menu
menu