Sumber berita: KOMPAS. N0 74 THN-54 RABU 12 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Modal Pemilu Diburu

Permintaan tambahan anggaran MPR untuk tahun 2019 berpotensi digunakan untuk memuluskan jalan anggota legislatif yang akan kembali maju di Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS - Usulan peningkatan kegiatan sosialisasi empat pilar dan kunjungan keija lainnya ke daerah pemilihan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berpotensi dimanfaatkan anggota legislatif yang kembali maju di Pemilu 2019. Selain akan menambah intensitas pertemuan dengan konstituen, usulan itu juga membuat para caleg petahana berpeluang mendapat tambahan modal finansial untuk kontestasi pemilu.

Di sisi lain, efektivitas peningkatan sosialisasi empat pilar juga berpotensi diperdebatkan karena belum ada sistem pengukuran dan pertanggungjawaban yang optimal. Penambahan kegiatan itu juga dapat mengganggu tugas-tugas kedewanan di pusat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/9/2018), mengatakan, rencana peningkatan kunjungan kerja anggota MPR ke daerah pemilihan (dapil) dalam bentuk sosialisasi empat pilar dan dengar pendapat dengan masyarakat akan memberi keuntungan elek- toral bagi anggota DPR yang akan kembali maju di Pemilu 2019.

’’Semakin banyak ke dapil dan menyapa konstituen, tentu semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap anggota itu saat pemilu nanti,” katanya.

Taufiqulhadi juga tak menampik usulan peningkatan kunjungan kerja MPR itu dapat menjadi tambahan modal finansial untuk di Pemilu 2019. Pasalnya, sisa uang kunjungan tidak harus dikembalikan. ’’Jika lebih, uangnya terserah mau diapakan. Biasanya, ada lebih-lebih sedikit. Bisa saja jadi modal (pemilu), tetapi tidak terlalu besar,” ujarnya.

Kondisi itu dimungkinkan karena uang kunjungan bagi anggota DPR bersifat lump sum atau diberikan sekaligus di awal.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Diiras Pimpinan dan Anggota DPR menyatakan, dalam pertanggungjawaban perjalanan, anggota DPR cukup melampirkan surat perintah perjalanan dinas dan kuitansi bukti penerimaan biaya perjalanan dinas.

Beragam kunjungan
Selama ini, dalam setahun, setiap anggota MPR melakukan sosialisasi empat pilar sebanyak lima kali dengan anggaran per kegiatan Rp 30 juta-Rp 50 juta. Anggota juga tiga kali mengadakan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat dengan jatah per kegiatan Rp 16 juta.

Di luar itu, mereka juga mendapat jatah kunjungan lain ke daerah, seperti kunjungan reses perorangan untuk anggota DPR lima kali setahun dengan uang tiap reses Rp 50 juta dan kunjungan reses bersama alat kelengkapan masing-masing,

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, tak menampik, peningkatan kunjungan ke dapil dimanfaatkan beberapa anggota untuk menabung modal pemilu jelang masa kampanye. ’’Namun, anggota yang bijak seharusnya berprinsip semua aktivitas selama lima tahun menjabat itu kampanye. Jika mau efektif, jangan baru berkunjung menjelang kampanye,” ujarnya.

Ia berharap dampak dari ditambahnya intensitas kunjungan ke dapil juga perlu diperhitungkan. Sebab, selama ini tidak ada pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap anggota MPR ataupun masyarakat setelah kegiatan sehingga efektivitas sosialisasi empat pilar tidak pernah jelas dihitung.

Usulan peningkatan kegiatan itu juga berpotensi mengganggu tugas kedewanan di pusat dan dapat memunculkan tuduhan kampanye dini. ’’Menambah kegiatan dan anggaran memang enak di tahun pemilu, gampang. Namun, kita juga harus hitung efeknya,” kata Hetifah. (AGE)

menu
menu