Sumber berita: KOMPAS. N0 41 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO | Anak-anak membuat lingkaran besar dan memainkan permainan tradisional bernama kucingan dalam acara Festival Dolanan Anak dan Kuliner Tradisional di Desa Kebangsaan Ilmu Giri, Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul

MUI Minta Sikap Toleran Tetap Prioritas

JAKARTA, KOMPAS- Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan politik harus tetap diprioritaskan oleh seluruh anak bangsa menjelang kontestasi politik Pemilu 2019. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan tidak melakukan dikotomi antara partai berasaskan Islam dan nasionalis yang dapat memicu perpecahan.

Anjuran itu menjadi kesimpulan dalam Rapat Pleno Ke-29 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jakarta, Senin (6/8/2018). Rapat selama satu jam itu berlangsung tertutup dan dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dengan pembicara utama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebanyak 99 tokoh Islam, yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan MUI, hadir dalam rapat tersebut.

Wapres Kalla menuturkan, pertemuan dirinya dengan Dewan Pertimbangan MUI membahas peran umat Islam dalam pesta demokrasi 2019. Ia berharap seluruh umat Islam berkontribusi positif untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

”Kami membahas (peran) umat Islam secara luas. Bukan hanya umat yang ada di partai Islam, melainkan juga seluruh umat Islam agar berpartisipasi dalam agenda demokrasi dengan baik,” ujar Kalla yang ditemui seusai rapat pleno itu.

Din menambahkan, seluruh elemen keislaman, seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik (parpol) berasaskan Islam, diharapkan tetap melakukan peran masing-masing untuk membangun umat Islam di Indonesia. Perjuangan kebudayaan yang dilakukan ormas melalui gerakan kultural harus mampu memperkuat landasan budaya masyarakat. Kemudian, perjuangan di jalur politik juga perlu terus dilakukan parpol. ”Namun, konsep keumatan itu jangan disempitkan. Umat Islam Indonesia berjumlah 220 juta orang sehingga jangan direduksi menjadi puluhan juta,” tutur Din.

Tidak mengklaim

Din menyatakan, tokoh-tokoh Islam menyebar pula di parpol nasionalis. Atas dasar itu, ia meminta sejumlah kalangan tidak saling mengklaim mewakili umat Islam di Indonesia. Sebab, menurut Din, sah-sah saja setiap tokoh Islam dan ulama berbeda pandangan dalam berpolitik.

”Sekarang ini tidak mudah mengatakan sesuatu baik atau buruk karena di dalamnya semua ada potensi kebaikan. Jalan politik adalah jalan terbuka yang bisa diisi dengan roh dan semangat keislaman sehingga jangan melihat realitas politik secara dikotomis hitam-putih,” ujar Din.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menekankan, seluruh pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok. Perbedaan pandangan politik, ujar Anwar, jangan menjadi alasan untuk menyebabkan perpecahan rakyat. ”Kalau ada perbedaan pendapat harus ada tasamuh (tenggang rasa), harus ada toleransi, dan harus saling mengerti supaya persatuan dan kesatuan tidak terkoyak,” kata Anwar.

menu
menu