Sumber berita: KOMPAS, NO 017 THN 54, SABTU 14 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.id

Obat Pahit untuk Kota Tua

Elisa Sutanudjaja
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies

Pada 16 Januari 2018, sekitar pukul 09.00, sebagian warga Jakarta dikejutkan oleh kobaran api di Museum Kebaharian, Kota Tua Api merayap dan membesar hingga menghancurkan atap dan lantai atas Gedung A dan C, eks gudang era VOC tersebut.

Beberapa bulan sebelumnya, September 2017, ahli dari International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) mengunjungi Kota Tua, Jakarta, selama seminggu untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pe- nominasian Kota Tua sebagai Warisan Dunia UNESCO. Dalam laporannya, ICOMOS menilai Kota Tua tak memiliki manajemen risiko bencana yang cukup.

Akhir 2017, atap gedung serbaguna SMPN 32 Pekojan yang sudah berusia 200 tahun lebih roboh. Tak hanya Jakarta kehilangan atap berlanggam arsitektur China abad ke-18 itu, tetapi robohnya atap itu menyebabkan dua orang terluka Pekojan pun termasuk dalam zona penyangga usulan Kota Tua sebagai Warisan Dunia. Dan, pada 2015, Klinik Cagar Budaya yang merupakan program UNESCO Jakarta be- keija sama dengan AusHeritage, Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Ikatan Arsitek Indonesia, telah mengunjungi dan menilai cepat SMPN 32 dan mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pihak sekolah, termasuk di antaranya perlu segera perlindungan darurat dan konservasi atap bangunan serbaguna tersebut.

Walaupun bangunan SMPN 32 terdiri dari bangunan Art-Deco tahun 1950 dan bangunan eks penginapan China abad ke-18, ternyata ia tak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. ICOMOS, dalam laporan sama, menilai bahwa perlindungan (legal) Kota Tua dari kacamata cagar budaya tidak cukup. Pasca- pemberlakuan UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah memang diwajibkan untuk melakukan penetapan ulang. Sampai hari ini, Pemerintah Provinsi DKI hanya baru menetapkan enam cagar budaya

Pada Januari 2015, Pemerintah Indonesia memasukkan Kota Tua dan empat pulau di Kepulauan Seribu dalam Daftar Sementara Warisan Dunia UNESCO. Agar Komite Warisan Dunia UNESCO dapat menilai kelayakan Kota Tua menjadi Warisan Dunia, pemerintah harus menyusun dokumen nominasi. Dokumen itu harus membuktikan nilai keagungan universal Kota Tua, termasuk kondisi integritas dan keaslian serta upaya perlindungan dan manajemen.

Komite menerima dokumen nominasi Kota Tua pada 25 Januari 2017, yang kemudian di-tindaklajuti ICOMOS satu dari tiga badan penasihat Komite dengan melakukan kunjungan dan evaluasi. Laporan sementara ICOMOS tak hanya ditujukan kepada Komite, tetapi juga diterima oleh Pemerintah Indonesia pada 24 Januari 2018. Pada versi akhir April 2018, ICOMOS merekomendasikan bahwa Kota Tua dan empat pulaunya sebaiknya tidak ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Akhirnya, Mei 2018, draf keputusan Komite Warisan Dunia memutuskan untuk tidak menetapkan (not to inscribe) Kota Tua sebagai Warisan Dunia.

Beberapa kritik ICOMOS

Terlepas dari perdebatan mengenai kualitas dokumen nominasi Kota Tua, sebaiknya pemerintah baik pusat maupun provinsi memperhatikan secara saksama laporan akhir ICOMOS. Laporan tersebut tak hanya menolak hampir segenap justifikasi nilai keagungan universal, keaslian, hingga integritas Kota Tua sebagai properti yang layak untuk dijadikan Warisan Dunia. ICOMOS juga menunjukkan banyak kekurangan, kesalahan, dan memberikan kritik membangun terhadap apa yang sedang terjadi di Kota Tua dan sekitarnya.

Misalnya, ICOMOS menilai Kota Tua tak punya sistem manajemen menyeluruh dan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk memastikan pengembangan kapasitas dan keahlian terkait cagar budaya pada semua tingkat instansi pemerintah yang terlibat dan persiapan rencana pengelolaan kawasan cagar budaya, termasuk kesiapsia- gaan dan tanggap bencana.

ICOMOS pun menilai proyek restorasi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung tidak selalu dirancang untuk menjawab persyaratan keaslian. Misalnya, Kali Besar, yang dalam dokumen nominasi dianggap sebagai fitur utama tata kota era VOC. Proses revitalisasinya justru mengabaikan keaslian dan memilih mengdasar kanal. Dinding kanal malah dirombak.

Kritik serupa ditujukan pada proses penggusuran permukiman yang berdiri di atas bekas kanal yang tersedimentasi. Proses itu dilakukan hanya demi menciptakan ulang rencana kota ala abad ke-17 hingga ke-18. Padahal, Kota Tua tidak hanya tentang abad ke-17 hingga ke-18 saja, dan pembangunan kota dari waktu ke waktu dan khususnya sisa-sisa arsitektur abad ke-19 dan ke-20 awal justru menambah pemahaman tentang pusat bersejarah yang terbentuk saat ini. Rekonstruksi yang semata-mata hanya berpusat pada abad ke-17 hingga ke-18 harus dipertimbangkan kembali.

Warisan budaya di kawasan perkotaan tak serta-merta berarti peti es atau ’’waktu terhenti”. Atau tidak berarti ada bagian kota yang sengaja dibongkar demi membangun tiruannya ala 300-400 tahun silam. Cagar budaya dalam rupa lanskap perkotaan harus bersifat berkelanjutan, di mana ada bagian-bagian tertentu dimungkinkan berkembang seiring zaman. UNESCO telah mengeluarkan rekomendasi Historic Urban Landscape sebagai pendekatan menyeluruh dalam mengelola lanskap kota bersejarah; mengintegrasikan tujuan pelestarian cagar budaya perkotaan dengan kondisi eko- nomi-sosial-budaya perkotaan yang dinamis. Tentunya paradigma konservasi di kawasan perkotaan yang masih ditinggali dan terus berkembang akan berbeda dengan monumen statis, seperti Borobudur dan Angkor Wat.

ICOMOS juga menyebutkan, ancaman utama terhadap kelestarian Kota Tua adalah pembangunan perkotaan dan infrastruktur serta penurunan tanah, banjir, dan bencana alam yang berhubungan dengan air. Ancaman nyata termasuk pembangunan bangunan tinggi pada berbagai area di Kota Tua (jiiga area penyangga), jalan layang, rencana MRT hingga reklamasi 17 pulau serta rencana tanggul laut. ICOMOS menganggap penting agar semua proyek pembangunan berjalan dan investasi baru mempertimbangkan dampaknya terhadap warisan budaya sebelum izin dikeluarkan.

Keheranan ICOMOS juga muncul ketika unit yang bertanggung jawab pada manajemer. Kota Tua tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Juga tak diberi kapasitas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Berkaca pada berbagai proyek yang sedang berjalan, ICOMOS menilai bahwa dinas yang berwenang untuk mengeluarkan izin justru kurang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang cagar budaya.

Bukan hal baru

Hal yang disampaikan ICOMOS tidak baru. Manajemen, koordinasi, kapasitas, dan keahlian yang kurang, perlindungan yang belum cukup, tata ruang, perizinan, pengawasan, kebenca- naan, hingga lemahnya posisi badan pengelola adalah hal-hal yang sudah teridentifikasikan sebelumnya dalam berbagai laporan dan forum diskusi. Upaya revitalisasi Kota Tua pun bukannya baru kemarin sore, melainkan sudah teijadi pada periode gubernur yang berbeda, seperti Ali Sadikin, Fauzi Bowo, Joko Wido- do, hingga Basuki Tjahaja Purnama. Namun, hal-hal mendasar di atas tak pernah terjawab tuntas.

Di saat Kota Tua belum jadi warisan budaya nasional, ia malah ingin melompat jadi warisan dunia. Alih-alih berusaha menjawab pertanyaan, ’’bagaimana caranya melestarikan dan mengembangkan cagar budaya perkotaan seperti Kota Tua”, malah bertanya tentang ’’bagaimana caranya menjadi warisan dunia”. Sebelum mendapat jawaban atas pertanyaan nomor dua, kita harus menjawab pertanyaan nomor satu dahulu.

Tertundanya nominasi dan evaluasi ICOMOS terhadap Kota Tua bisa ibarat obat pahit. Dan kita, terutama Gubernur' Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat harus menerjemahkan obat pahit itu dalam rupa penyusunan visi, strategi dan rencana perlindungan, pelestarian dan manajemen pemanfaatan, serta diimplementasikan agar Kota Tua pun bisa sembuh dari berbagai sakit di atas. Pengalaman Kota Tua kali ini seharusnya tak hanya menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi DKI Jakarta dan kementerian terkait, tetapi seharusnya juga bagi pemerintah kota/kabupaten ataupun pihak-pihak lain yang sedang bermimpi untuk pirnya Warisan Dunia UNESCO.

 

menu
menu