Sumber berita: KOMPAS, NO 016 THN 54, JUMAT 13 JULI 2018

Sumber foto: FeMale Radio

OK Otrip Jalan Bulan Ini

Provinsi DKI Jakarta menargetkan program OK Otrip dapat dijalankan akhir bulan ini. OK Otrip dibuat untuk memudahkan warga menjangkau angkutan umum dari rumahnya.

JAKARTA, KOMPAS - Setelah melalui rangkaian uji coba sejak Januari, program angkutan umum OK Otrip dijadwalkan berjalan akhir bulan ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan sejumlah persiapan sebelum merealisasikan program itu.

OK Otrip adalah program yang dilakukan dengan mengintegrasikan angkutan kota di permukiman dengan bus-bus kota di jalan-jalan utama dan jalan besar kota Program itu dibuat untuk memudahkan masyarakat Jakarta menjangkau angkutan umum dari rumah hingga ke lokasi tujuan.

Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Kamis (12/7/2018), menjelaskan, meski uji coba baru berjalan di dua dari 11 operator angkutan kota (angkot) yang bergabung dengan program OK Otrip, dirinya yakin rencana ini bisa berjalan.

Dengan program ini, masyarakat cukup membayar sekali saat naik angkot, transjakarta, dan bus BUMD DKI. Dengan angkutan yang terintegrasi dan harga terjangkau, diharapkan semakin banyak pengguna angkutan umum.

Uji coba berjalan dengan melibatkan Koperasi Wahana Kal- pika (KWK) dan Budi Luhur. Hingga Kamis, uji coba program ini dilakukan di sembilan trayek angkot Trayek-trayek itu adalah Kampung Melayu-Duren Sawit, Lebak Bulus-Pondok Labu, Grogol- Tubagus Angke, Semper-Ro- rotan, Kampung Rambutan-Pon- dok Gede, Tanjung Priok-Bulak Turi, PGC-Condet, Puloga- dung-Senen, dan Setu-Pinang Ranti.

Sesuai survei PT Transportasi Jakarta bersama Dishub DKI dan operator, setiap angkot yang bergabung dengan program OK Otrip mendapat pembayaran rupiah per kilometer dengan jarak tempuh 175 km per hari dengan nilai pembayaran Rp 3.400-Rp 3.700 per km.

Selama uji coba muncul sejumlah keberatan dari operator, terutama operator yang melayani rute Tanah Abang.

Operator angkot di rute Tanah Abang keberatan karena tidak mampu menempuh 175 km per hari karena kemacetan. Mereka meminta jarak tempuh dikurangi menjadi 150 km.

Andri mengatakan, terkait jarak tempuh itu, Dishub sudah mengusulkan nilai tengah jarak tempuh, yaitu 162,5 km, kepada transjakarta. ’’Kami mengusulkan nilai tengah itu karena sudah beberapa kali diskusi belum ada kata sepakat,” ujar Andri.

Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, menghargai usulan itu ’’.Angka 175 km per hari tercapai atas kesepakatan bersama melalui
survei dan kajian seluruh pemangku kepentingan, yaitu transjakarta, Dishub, dan operator angkutan umum,” ujar Budi.

Adapun penghitungan tarif rupiah per km, menurut Budi, ditetapkan dari penghitungan seluruh komponen transportasi umum. Dengan tarif yang saat ini diberlakukan, kata Budi, transjakarta tetap mampu merangkul operator angkot lain.

Trotoar Sudirman-Thamrin
Sebagai bagian dari sistem transportasi, Pemprov DKI sedang membenahi trotoar di koridor Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin sepanjang 6 km. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjanjikan kerapian trotoar Sudirman-Thamrin. Pembenahan trotoar itu di targetkan selesai pada 22 Juli. Menurut Sandiaga, trotoar di jalan itu bisa difungsikan mulai 31 Juli. ’’Jadi, ini akan kami kejar sesuai dengan target,” ujar Sandi.

Yusmada Faisal, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, menjelaskan, pada 22 Juli, Jalan Sudirman-Thamrin sudah mulus lurus mulai dari Patung Pemuda, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia, sampai Monas. ’’Selama ini belum lurus karena terken- dala proyek stasiun MRT.

Mulai 22 Juli dipastikan pekerjaan Jalan Sudirman-Thamrin lurus,” ujar Yusmada Yang dimaksud lurus oleh Yusmada adalah jalur utama Jakarta sudah akan dilengkapi dengan trotoar selebar 10-12 meter. Lalu, ada satu lajur transjakarta dan empat jalur reguler.

Hal lain yang disampaikan Sandi adalah Pemprov DKI meminta bantuan semua pihak untuk merapikan dan memastikan bahwa Jakarta aman, tertib, dan kondusif. ”Itu makanya pedagang kecil mandiri kami coba relokasi ke dalam gedung-gedung. Sebab, sebetulnya mereka di situ karena ada permintaan,” ujar Sandi.

Sesuai aturan, gedung-gedung di Jakarta wajib menyediakan kawasan seluas 20 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ’’Jadi, kami ingin mereka juga memberikan tempat khusus pada saat Asian Games ini untuk tempat berusaha bagi para UMKM yang ada di wilayah venue ataupun di wilayah perkampungan atlet,” ujarnya (HLN)

menu
menu