Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: tradearabia.com

Operator Mengeluhkan Pungutan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS — Operator telekomunikasi mengeluhkan berbagai pungutan berupa retribusi dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur di daerah. Kondisi ini perlu dikoreksi pemerintah.

Dewan Pengawas Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) M Ridwan Effendi, Senin (9/7/2018), di Jakarta, menyampaikan hal tersebut. Ia mencontohkan, untuk membentangkan kabel di dalam tanah, sejumlah pemerintah daerah memungut retribusi yang dihitung berdasarkan hitungan per meter. Contoh lain adalah retribusi untuk pemancar yang dikenakan untuk setiap antena.

"Dalam setiap diskusi antar- operator di daerah, keluhan itu selalu muncul,” ujar Ridwan.

Menurut dia, operator wajib membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, dan BHP kewajiban pelayanan universal. Dari tiga kewa
jiban ini, diperkirakan total penerimaan negara^bukan pajak mencapai Rp 13 triliun.
Di tingkat pusat, salah satu kewajiban operator adalah menyetor BHP frekuensi.

"Perhitungan BHP frekuensi menggunakan faktor pengali dari indeks biaya kependudukan. Setiap tahun populasi penduduk dipastikan bertambah sehingga nilai penerimaan negara bukan pajak dari BHP frekuensi tentu meningkat. Apabila ditambah berbagai retribusi di daerah, kami kira itu semakin memberatkan operator,” ujarnya.

Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemen- terian Komunikasi dan Informatika Dwi Handoko, yang dikonfirmasi, mengungkapkan, sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo, berwenang mengurus perizinan peng
gunaan frekuensi.

Dwi Handoko menambahkan, besaran BHP frekuensi bergantung pada lokasi, lebar pita, dan parameter lain, seperti kependudukan.

Pekan lalu Kementerian Ko- minfo merilis daftar 57 dari 438 perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang belum memenuhi kewajiban menyetor laporan keuangan dan dokumen terkait BHP telekomunikasi tahun buku 2017. (MED)

menu
menu